RAJA Bersatu Harap MK Berani Berkata ‘Tidak’ Jika Ada Cawe-Cawe

DEMOCRAZY.ID - Elemen masyarakat yang tergabung dalam Rakyat Jogja (RAJA) Bersatu menggelar aksi bertajuk #saveMK di Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta, Kamis, 18 April 2024. 

Dalam aksinya, RAJA Bersatu berharap MK punya nyali dan berani berkata ‘tidak’ jika ada cawe-cawe dari rezim dalam memutuskan perkara Pilpres 2024.

Pantauan di lokasi, sejumlah guru besar dan tokoh masyarakat hadir dalam acara ini. Mereka antara lain Prof. Suwarsih Madya, Ph.D, Prof Abdul Karim, Prof. Dr. Muhammad Chirzin, Prof Dr. Dimyati, Dr. Abdul Jamil, Dr. Mukmin Zaki, Dr. Khamim Zarkasih, Sitoresmi, dan lainnya.

Beberapa di antara mereka menyampaikan orasi kebangsaan. Sedangkan kerabat Keraton Yogyakarta membacakan dua puisi karya WS Rendra.

Koordinator Rakyat Jogja (RAJA) Bersatu In’am El Mustofa S.Ag., M.I.P mengatakan, masyarakat dan para akademisi hadir untuk menyuarakan hati nuraninya. 

Kehadirannya setelah melihat dan merasakan perkembangan dinamika politik hukum yang sangat berpotensi membahayakan nilai-nilai demokrasi dan semangat Pembukaan UUD 1945.

Menurut dia, apa yang terjadi belakangan ini diduga telah terjadi rekayasa konstitusi, pemandulan produk hukum di DPR serta ketidaknetralan para aparat pemerintah. 

“Pesan yang direkam oleh masyarakat adalah para elite politik bekerja tidak untuk membuat kebijakan yang memperlancar kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia, namun justru untuk kepentingan keluarga dan kelompoknya,” katanya kepada KBA News dan awak media lain.

Menurut dia, saat ini pertaruhan masa depan demokrasi berujung di MK. RAJA Bersatu mendorong MK bersikap independen dan berani mengatakan ‘tidak’ jika ada cawe-cawe dari institusi kekuasaan lain atau rezim. 

“Kami mendorong MK profesional dan mengedepankan hati nurani sehingga keputusan yang diambil objektif, jauh dari pragmatisme dan mendahulukan kepentingan bangsa,” ungkapnya.

“Sekalipun harus mendiskualifikasi Prabowo-Gibran sebagai Capres-Cawapres, jika secara nurani dan akal sehat benar, lakukan. Rakyat akan membela MK jika di kemudian hari ada para pihak yang ingin merusak dan menjatuhkan marwah MK,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Prof Abdul Karim Guru Besar UIN Yogyakarta menilai akhir-akhir ini etika dianggap barang penghalang dalam pengelolaan negara. Akhirnya hukum bisa dipermainkan. Oleh karena itu hal tersebut harus segera dihentikan.

Dia mengatakan, sengketa pemilu di MK dapat menjadi pintu masuk perbaikan iklim politik hukum dan hukum itu sendiri. 

akyat berharap MK dapat mengatasi dan mengembalikan marwah MK sekaligus demokrasi yang sedang jatuh di titik nadir. 

“Kami minta Hakim MK supaya memutuskan sengketa Pilpres dengan hati nurani,” tegasnya.

Sumber: KBANews