DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya telah menutup 70 perusahaan BUMN, yaitu anak cucu PT Pertamina, PLN, dan ditambah PT Krakatau Steel.
Menurut Erick Thohir, BUMN saat ini sudah terlalu banyak, dan perusahaan pelat merah tersebut sudah mencapai sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia.
"Tetapi kan kalau kita, saya tidak menuduh siapa-siapa mohon maaf, yang bekerja di dalam BUMN itu kan cuma 1,6 juta sepertiga kekuatan ekonomi dipegang 1,6 juta," kata Erick Thohir.
"Kalau ini, saya suudzonnya, 1,6 juta ini korup, hancur kita," sambungnya, dilansir dari YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Selasa, 23 November 2021.
Dia melanjutkan, cara menanganinya adalah dengan memperkecil jumlah BUMN, juga menata ulang bisnis modelnya sehingga tidak menjadi menara gading.
Erick Thohir mengungkapkan bahwa perusahaan yang ada di daerah menyampaikan keluhan padanya.
Dikatakan kalau BUMN telah mengambil semua bisnis mulai dari seragam, air minum, hingga suplai aspal, dinilainya itu hal yang salah.
"Bahkan saya sedang mempelajari BUMN yang revenuenya kecil-kecil udahlah dijual aja ke swasta," ujarnya.
"Kita main yang besar aja yang triliunan-triliunan gitu loh. Karena kalau nggak, nggak bisa," tambah dia.
Dia mengungkapkan, jika tidak akhirnya hanya akan membunuh sendi-sendi dari BUMN, itu juga yang menjadi alasan untuk memperbaiki ekosistem di sana.
Erick Thohir pun berharap ke-12 grup klaster dari merger-merger BUMN yang ada bisa bersaing di pasar bebas.
Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) sendiri sudah memperlihatkan tandanya dengan adanya Bank Mandiri, BNI di sana.
"Dan toh, saya berharap apa? Ke-12 grup klaster itu harus bisa bersaing di pasar bebas dan udah ada tandanya himbara kita. Di situ ada swasta ada asing, ada Mandiri, ada BNI, sekarang Bank Syariah Indonesia ya kan," katanya.
Menurutnya Indonesia bisa bersaing, maka dari itu dirinya menyatakan setuju dengan pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokwi).
Yaitu agar tidak terbiasa memanjakan perusahaan BUMN ketika mereka ada masalah.
"Jadi bisa kalau mau, tapi apa? Mesti dikecilkan ditaruh figur-figur yang bagus supaya terjadi check dan balance," pungkasnya. [Democrazy/pkry]
