DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, partainya tetap menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
“Demokrat konsisten menjaga amanah dari Reformasi 98, karena itu kami menolak,” kata Herzaky kepada wartawan, Kamis (16/9/2021).
Herzaky menegaskan, partainya akan menempuh cara apapun untuk menolak hal tersebut.
“Jadi apapun kami lakukan. Apakah kita berbicara di parlemen, bicara di publik, dan bahkan turun ke jalan bila diperlukan,” tegasnya.
Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu juga menyebutkan, bahwa partainya akan selalu konsisten berkoalisi dengan rakyat.
“Kami tidak goyang kiri-kanan, apapaun yang terjadi. Kami akan fokus untuk berkoalisi dengan rakyat,” tuturnya.
Herzaky juga menyakini sebagian besar masyarakat menolak Presiden tiga periode diduga akan dimuliakan melalui Amandemen UUD 1945.
“Tapi tentunya kami terus yakin bahwa sebagaian besar masyarakat menolak dengan wacana preside tiga periode,” kata dia.
“Kalau kami lihat ini hanya upaya dari pentolan-pentolan politik saja, ada intensif, entah intensif material, atau kemudian jabatan dengan mencoba menggolkan Amandemen,” tandasnya
Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman menepis bahwa Jokowi berniat menjadi Presiden tiga periode.
Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak berniat sama sekali dan berminat menjabat hingga tiga periode.
“Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” kata Fadjroel dalam video siaran pers, Sabtu (11/9/2021).
Menurut Fadjroel, jabatan presiden sudah tercatat dalam konstitusi yakni maksimal dua periode.
“Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama,” ungkapnya.
Aktivis 98 itu mengatakan, Presiden Jokowi merupakan sosok yang taat UUD 1945 dan amanah Reformasi 1998.
“Pasal 7 UUD 1945 amendemen pertama merupakan masterpiece dari gerakan demokrasi dan reformasi 1998 yang harus kita jaga bersama,” tandasnya. [Democrazy/fin]
