DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Baru-baru ini, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun membenarkan adanya penggalangan dana ilegal untuk sumbangan rakyat Palestina.
Bahkan, menurutnya, ada segelintir pihak yang menawarkan skema bagi hasil.
Sejak konflik Israel-Palestina pecah, banyak kelompok atau institusi tertentu yang melakukan pengumpulan dana untuk dikirimkan ke Palestina.
Meski tujuannya baik, namun Al Shun memastikan, ada sejumlah pihak yang berusaha mengambil keuntungan.
“Saya merasa kaget dan tidak habis pikir, sebagai institusi perwakilan diplomatik, saya didatangi oleh oknum-oknum yang menawarkan penggalangan dana untuk Palestina, dan mereka minta bagi hasil, tentu saja saya menolak,” ujar Zuhair Al Shun, Kamis 17 Juni 2021.
Lebih jauh, dia memastikan, sejumlah penggalangan dana yang dilakukan masyarakat di jalan-jalan, dan berbagai baliho yang terpasang di sudut kota Jakarta dan berbagai wilayah lain di Indonesia, tidak terkait dan tidak terkoordinasi dengan Kedubes Palestina di Indonesia.
“Saya menolak bukan untuk meminta seluruh dana diserahkan ke Kedubes Palestina, namun saya menolak praktik korupsi dan pemanfaatan isu Palestina oleh LSM (lembaga swadaya masyarakat) atau ormas yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Sumbangan Dana Palestina Disalurkan dengan Cara Apa?
Al Shun merasa bingung sekaligus tak percaya, bagaimana mungkin ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan momen tersebut untuk menguntung dirinya sendiri?
Dia juga menerangkan, proses penyaluran dana dari Indonesia ke Palestina dilakukan secara langsung melalui jaringan organisasi atau LSM yang berlokasi di Jalur Gaza.
Namun, tak banyak orang yang tahu, bagaimana dana tersebut akhirnya sampai ke sana.
“Penggalangan dana oleh organisasi dan LSM di Indonesia mereka kelola sendiri, lalu mereka menyalurkan lewat jaringan mereka di antaranya melalui beberapa orang Indonesia yang berada di Jalur Gaza, atau tempat lain di Timur Tengah seperti Syria,” kata Al Shun.
Di tengah keprihatinan rakyat setempat, penggalangan dana untuk Palestina perlu transparansi agar tidak merugikan Palestina di Indonesia.
Pemerintahan Otoritas Palestina di bawah kepemimpinan Mahmoud Abbas juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas dukungan Pemerintah Indonesia terhadap negara yang dipimpinnya. [Democrazy/hps]
