DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Penasehat Seknas Jokowi Prabowo (JokPro) 2024, M Qodari menyatakan dirinya sangat yakin Jokowi-Prabowo bisa diduetkan pada Pilpres 2024 mendatang.
Dirinya memiliki alasan logis mengapa bisa mengusung keduanya, apalagi mengarahkan agar Jokowi menjabat presiden 3 periode.
Menurut Qodari, ini bukan sekadar mimpi di siang bolong.
Sebab peluangnya tetap ada, karena suara arus bawah mengatakan demikian.
Sebagai salah satu contoh yang menguatkan, adalah hasil survei yang dilakukan SRMC terhadap pemilih di PDIP.
Data menunjukkan kalau 66 persen pemilih PDIP mendukung Jokowi 3 periode.
Angka itu belum ditambah dengan kegiatan kampanye yang bakal digulirkan 6 bulan sampai 1 tahun ke depan.
Dia meyakini bisa jadi pemilih PDIP yang mendukung Jokowi 3 periode termasuk berdampingan dengan Prabowo sebanyak 90 persen.
“Begini. Dulu, jelang tahun 2014 teman saya Budi Ari Setyadi membentuk lembaga namanya Projo, mengusulkan Pak Jokowi sebagai calon presiden. Dia langsung kena marah oleh Sekjen PDIP, dari DPP. Tapi kenyataannya apa, akhirnya Pak Jokowi yang dicalonkan. Malah kemudian Pak Tjahjo Kumolo, Sekjen yang marahi Budi tadi jadi menteri dua kali,” kata dia disitat Apa Kabar Indonesia, Selasa 22 Juni 2021.
Yakin Jokowi-Prabowo 2024
Dia memaklumi kalau saat ini pasti ada sejumlah penolakan terkait pengusungan Jokowi-Prabowo di 2024. Sebab para elite politisi tentu bersikap normatif.
Tetapi tentu para elite tadi tak akan bisa melawan kalau dihadapkan pada suara publik.
“Saya sudah melakukan studi di Inggris, banyak buku saya baca. Satu kalimat saya ingat, politisi itu akan ikut apa kata rakyatnya. Kalau dia lawan, maka putuslah dia.”
Untuk mengejar ini, dirinya akan mengejar sosialisasi demi mengejar 9 atau 10 persen lagi.
Adapun alasan Qodari ngotot ingin usung Jokowi-Prabowo di 2024 karena dia tak mau pada kampanye 2024 mendatang dijadikan ajang propaganda hoaks, yang dapat membuat masyarakat terbelah.
Sehingga, dalam istilahnya, cebong akan keluar taringnya, dan kampret akan keluar cakarnya. Sehingga membuat rakyat akan menjadi korban.
“Insya Allah bisa, yakin. Ini demi menyehatkan demokrasi.”
Dia juga memaklumi banyaknya pakar tata hukum yang menolak isu Jokowi 3 periode.
Karena banyak pakar hukum berpedoman pada Pasal 7.
Padahal pada pasal 37, disebutkan kalau UUD diperbolehkan dilakukan perubahan.
Dan bahkan UUD hingga kini sudah dilakukan perubahan sebanyak 4 kali.
“UUD itu bukan kitab suci, jadi bisa diubah,” katanya. [Democrazy/hps]
