DEMOCRAZY.ID - Direktur Pembinaan Jaringan Antar-Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi Sujanarko meminta pimpinannya untuk segera mencabut surat keputusan penonaktifan pegawai KPK setelah Presiden Joko Widodo bertitah. Dia meminta pimpinan KPK tak perlu lagi bermanuver dan segera melaksanakan perintah itu. “Kepala negara sudah memutuskan, mau apalagi yang digoreng-goreng? Apa lagi yang dimasak-masak? Apakah mau melawan presiden?” kata dia di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Mei 2021. Sujanarko mengatakan bila nasib para pegawai itu terus digantung, maka kepentingan publik akan dirugikan. Dia mengatakan para pegawai masih menerima gaji walaupun nonjob. Gaji itu berasal dari pajak. Dia khawatir gaji buta itu bisa masuk kategori sebagai kerugian negara. Selain itu, kepentingan publik juga akan dikorbankan mengingat sejumlah pegawai yang nonjob adalah penyidik. Mereka sedang menangani kasus-kasus besar seperti korupsi bantuan sosial Covid-19, korupsi ekspor be
DEMOCRAZY.ID - Direktur Pembinaan Jaringan Antar-Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi Sujanarko meminta pimpinannya untuk segera mencabut surat keputusan penonaktifan pegawai KPK setelah Presiden Joko Widodo bertitah. Dia meminta pimpinan KPK tak perlu lagi bermanuver dan segera melaksanakan perintah itu. “Kepala negara sudah memutuskan, mau apalagi yang digoreng-goreng? Apa lagi yang dimasak-masak? Apakah mau melawan presiden?” kata dia di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Mei 2021. Sujanarko mengatakan bila nasib para pegawai itu terus digantung, maka kepentingan publik akan dirugikan. Dia mengatakan para pegawai masih menerima gaji walaupun nonjob. Gaji itu berasal dari pajak. Dia khawatir gaji buta itu bisa masuk kategori sebagai kerugian negara. Selain itu, kepentingan publik juga akan dikorbankan mengingat sejumlah pegawai yang nonjob adalah penyidik. Mereka sedang menangani kasus-kasus besar seperti korupsi bantuan sosial Covid-19, korupsi ekspor be