DEMOCRAZY.ID
Pernyataan Ribka tersebut jelas bertolak belakang dengan komitmen PDIP yang mendukung program pemerintah terkait vaksinasi Covid-19.
Karena itu, partai berlambang banteng tersebut dilihat tengah memberikan sanksi terhadap Ribka.
"Sebagai anggota dari partai pendukung pemerintah, apa yang dikatakan oleh Ribka menolak divaksin bahkan sampai anak cucunya, itu sebagai bentuk indisipliner. Makanya digeser dan dipindah ke komisi lain," kata Ujang saat dihubungi, Selasa (19/1/2021).
Lebih lanjut, Ujang menilai pernyataan Ribka yang menolak divaksin Covid-19 sama saja dengan menampar wajah PDIP.
Pasalnya, bagaimanapun PDIP ialah merupakan partai utama pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Hal itu sama saja menampar PDIP. Karena bagaimanapun PDIP partai utama pendukung presiden," tuturnya.
"Presiden lah orang pertama yang divaksin. Presidennya dari PDIP. Tapi anggota PDIPnya menolak divaksin. Ini lucu, aneh, dan ajaib. Sekaligus juga geli," sambung Ujang.
Informasi mengenai rotasi sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP itu diperoleh melalui surat perihal perubahan penugasan alat kelengkapan dewan.
Surat dengan Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/I/2021 itu ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto.
Adapun sejumlah anggota yang dirotasi di antaranya Ihsan Yunus yang sebelumnya pimpinan di Komisi VIII dipindah menjadi anggota Komisi II, Ribka Tjiptaning sebelumnya anggota Komisi IX menjadi anggota Komisi VII.
Kemudian, Johan Budi sebelummya anggota Komisi II dipindah menjadi anggota Komisi III, Gilang Dhielafararez sebelumnya anggota Komisi VI dipindah menjadi anggota Komisi III.
Terakhir Marinus Ghea sebelumnya anggota Komisi III menjadi anggota Komisi XI.[Democrazy/sra]
