DEMOCRAZY.ID
Narasi yang beredar, banjir ini disebabkan oleh lahan hutan yang menipis dan pertambangan.
Dikutip dari laman situs Indonesian National Carbon Accounting System (INCAS) yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kalimantan Selatan memiliki jumlah penduduk sekitar 3,9 juta jiwa.
Luas wilayah kurang-lebih 3,9 juta hektare, yang 1,8 juta hektare berupa hutan dan 0,1 juta hektare adalah lahan gambut.
INCAS mencatat, sejak 2001 hingga 2012, luas lahan hutan mengalami pengurangan hingga penambahan. Berikut ini datanya (dalam ha):
2001 10,947
2002 43,083
2003 35,949
2004 35,363
2005 22,198
2006 49,143
2007 16,236
2008 14,818
2009 37,157
2010 13,623
2011 20,317
2012 14,007
Sementara itu, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) turut melakukan analisis terhadap penyebab banjir di Kalimantan Selatan.
Lapan juga menganalisis perubahan penutup lahan di DAS Barito sebagai respons terhadap bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan.
"Analisis dilakukan menggunakan data mosaik Landsat untuk mendeteksi penutup lahan tahun 2010 dan 2020. Pengolahan data dilakukan secara digital menggunakan metode random forest sehingga mampu lebih cepat dalam menganalisis perubahan penutup lahan yang terjadi," kata Koordinator Humas Lapan Jasyanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/1/2021).
Data itu, lanjut Jasyanto, menunjukkan dalam kurun waktu 10 tahun tersebut ada penurunan luas hutan primer, hutan sekunder, sawah, dan semak belukar, yaitu masing-masing menurun sebesar 13 ribu hektare, 116 ribu hektare, 146 ribu hektare, dan 47 ribu hektare.
"Sebaliknya, terjadi perluasan area perkebunan yang cukup signifikan sebesar 219 ribu hektare. Perubahan penutup lahan dalam 10 tahun ini dapat memberikan gambaran kemungkinan terjadinya banjir di DAS Barito, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk mendukung upaya mitigasi bencana banjir di kemudian hari," ungkapnya.
Sedangkan untuk data luas lahan pertambangan per 2020 diungkap oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel.
Direktur Walhi Kalimantan Selatan Kisworo Dwi mengungkapkan ada 33 persen izin tambang di Kalsel.
"Kalsel dengan luas 3,7 juta hektare, ada 13 kabupaten/kota 50 persen Kalsel sudah dibebani izin tambang (33 persen) dan perkebunan kelapa sawit (17 persen), belum HTI dan HPH," kata Kisworo, Selasa (19/1/2021).
Berikut ini rinciannya:
1.219.461,21 ha pertambangan
620.081,90 ha sawit
Sebelumnya, diberitakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan akan mengkaji lebih lanjut mengenai penyebab banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Menurut BNPB, perlu ada kajian komprehensif yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penyebab utama banjir itu.
"Untuk banjir tentunya masih perlu ada kajian lebih lanjut. Yang jelas, pengelolaan daerah aliran sungai kita harus bicara dari hulu ke hilir ya," Kapusdatinkom BNPB Raditya Jati dalam konferensi pers di BNPB, Sabtu (16/1/2021).
Jokowi menyebut sudah lebih dari 50 tahun tidak ada banjir besar di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Kini air sungai meluap sehingga banjir melanda 10 kabupaten dan kota.
Presiden Jokowi meninjau lokasi terdampak banjir di Kalsel, Senin (18/1/2021).
Titik pertama yang pertama dikunjungi Jokowi adalah Jembatan Pekauman, Kabupaten Banjar.
"Hari ini saya meninjau banjir di Provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi di hampir 10 kabupaten dan kota. Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Curah hujan yang sangat tinggi hampir 10 hari berturut-turut sehingga daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air sehingga memang meluap di 10 kabupaten dan kota," kata Jokowi saat meninjau lokasi terdampak banjir di Kalsel, seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/1/2021). [Democrazy/detik]
