DEMOCRAZY.ID - Tata kelola penanganan Covid-19 merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang harus ditangani pemerintah. Tapi, pemerintah malah terlalu sibuk dengan FPI. Penanganan pandemi jauh lebih penting dibanding hanya mengurusi soal Front Pembela Islam (FPI). “Terlalu banyak kesalahan fatal republik ini jika diurai satu persatu. Pemerintah terlalu menyibukkan diri menghadapi FPI juga sudah kesalahan fatal,” ujar analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, Jumat (1/1). Kata Ubedilah, masalah besar sesungguhnya adalah tata kelola menghadapi Covid-19, korupsi dan kemiskinan. “Sebab sesungguhnya masalah besar bangsa ini bukan FPI, tetapi amburadulnya tata kelola hadapi Covid-19, korupsi yang merajalela, kemiskinan yang terus bertambah, ketidakadilan dan arogansi kekuasaan,” pungkas Ubedilah. Sebelumnya, Mantan Ketua MPR Amien Rais meluapkan kegeramanannya atas pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI). FPI dibubarkan melalu Surat Keputusan Bersama (SKB)
Analisis Politik UNJ: Pemerintah Jokowi Terlalu Sibuk Mengurus FPI
Januari 01, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Tata kelola penanganan Covid-19 merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang harus ditangani pemerintah. Tapi, pemerintah malah terlalu sibuk dengan FPI. Penanganan pandemi jauh lebih penting dibanding hanya mengurusi soal Front Pembela Islam (FPI). “Terlalu banyak kesalahan fatal republik ini jika diurai satu persatu. Pemerintah terlalu menyibukkan diri menghadapi FPI juga sudah kesalahan fatal,” ujar analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, Jumat (1/1). Kata Ubedilah, masalah besar sesungguhnya adalah tata kelola menghadapi Covid-19, korupsi dan kemiskinan. “Sebab sesungguhnya masalah besar bangsa ini bukan FPI, tetapi amburadulnya tata kelola hadapi Covid-19, korupsi yang merajalela, kemiskinan yang terus bertambah, ketidakadilan dan arogansi kekuasaan,” pungkas Ubedilah. Sebelumnya, Mantan Ketua MPR Amien Rais meluapkan kegeramanannya atas pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI). FPI dibubarkan melalu Surat Keputusan Bersama (SKB)