-->

Breaking

logo

Jumat, 01 Januari 2021

Analisis Politik UNJ: Pemerintah Jokowi Terlalu Sibuk Mengurus FPI

Analisis Politik UNJ: Pemerintah Jokowi Terlalu Sibuk Mengurus FPI

Analisis Politik UNJ: Pemerintah Jokowi Terlalu Sibuk Mengurus FPI
DEMOCRAZY.ID - Tata kelola penanganan Covid-19 merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang harus ditangani pemerintah. Tapi, pemerintah malah terlalu sibuk dengan FPI.

Penanganan pandemi jauh lebih penting dibanding hanya mengurusi soal Front Pembela Islam (FPI).


“Terlalu banyak kesalahan fatal republik ini jika diurai satu persatu. Pemerintah terlalu menyibukkan diri menghadapi FPI juga sudah kesalahan fatal,” ujar analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, Jumat (1/1).


Kata Ubedilah, masalah besar sesungguhnya adalah tata kelola menghadapi Covid-19, korupsi dan kemiskinan.


“Sebab sesungguhnya masalah besar bangsa ini bukan FPI, tetapi amburadulnya tata kelola hadapi Covid-19, korupsi yang merajalela, kemiskinan yang terus bertambah, ketidakadilan dan arogansi kekuasaan,” pungkas Ubedilah.


Sebelumnya, Mantan Ketua MPR Amien Rais meluapkan kegeramanannya atas pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI).


FPI dibubarkan melalu Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Rabu (30/12/2020).


“Saya melihat ini sebuah langkah politik yang memang menurut saya itu menghabisi bangunan demokrasi kita,” tegas Amien Rais dalam video berjudul “Pembubaran FPI : Penghanduran Demokrasi oleh Rezim” yang dikutip Pojoksatu.id dari chanel YouTube Amien Rais Official, Kamis (31/12).


Dalam SKB itu disebutkan bahwa FPI dibubarkan karena 35 anggotanya terlibat tindak pidana terorisme dan 29 di antaranya telah dijatuhi pidana.


Di samping itu, sebanyak 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 orang diantaranya telah dijatuhi pidana.


“Mereka langsung menyimpulkan tanpa ba bi bu, jangan dibantah. Kita gak boleh bantah bahwa 6 laskar FPI yang meninggal itu, oleh mereka itu juga termasuk geng teroris,” ucap Amien Rais.


“Sehingga jangan pernah diharapkan bahwa pemerintahan Jokowi ini akan mengadakan pengadilan, tidak perlu. Jadi tidak perlu ada pengadilan ya karena mereka sudah menyimpulkan bahwa FPI teroris. Sudah selesai,” tambahnya.


Amien Rais mengingatkan Jokowi dan kabinetnya tentang kejadian yang pernah dialami Firaun.


“Ini wanti-wanti saya kepada Pak Jokowi bahwa ketika Firaun mengganas di Mesir, biadab sekali, ada seorang yang beriman mengingatkan ‘eh Firaun dan konco-konconya, kamu jangan biadab, jangan membunuh orang semau-maumu’. Dan dia dikejar-kejar,” kata Amien Rais.


Amien Rais mengutip sebuah ayat tentang ganjaran bagi orang-orang zalim.


“Jadi saudara Jokowi saya tahu bahwa tidak minta lagi pengadilan HAM berat itu karena 6 laskar FPI itu sudah sejak semula diframe sebagai teroris. Oleh karena itu Anda gagal melampaui ujian berat,” ucap Amien Rais.


Amien Rais tak mempermasalahkan jika cara-cara seperti ini terus dilakukan pemerintah. Namun, dia mengingatkan bahwa mereka akan mempertanggungjawabkannya kelak.


“Tapi usuran Anda Pak Jokowi dan teman-teman, juga Mahfud yang kemarin mengumumkan itu, hati-hati ya Mahfud, urusan langsung kepada Allah,” kata Amien mengingatkan.


“Tolong, 3 tahun setelah ini, kalau masih berkuasa sama akhir 2024, nanti Anda menoleh ke belakang, ‘Ya Allah kok dulu bisa begitu ya saya’. Tapi sudah terlambat,” tambahnya.


“Ini wantiwanti ikhlas saya, mau diterima monggo, mau dibuang, diremehkan, saya juga tidak ada masalah, tugas saya hanya mengingatkan,” pungkas Amien Rais. [Democrazy/pjst]