AMIN Minta MK Hadirkan 4 Menteri Ini di Sidang Gugatan Pilpres, Siapa Saja?

DEMOCRAZY.ID - Tim Hukum Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meminta kepada hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadirkan empat orang menteri dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). 

Termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan Zulkfili Hasan.

"Yang Mulia, kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada majelis hakim, untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Koordinator Perekonomian RI guna didengar keterangannya dalam persidangan ini Yang Mulia," kata Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir, dalam persidangan di MK, Kamis (28/3). 

Terkait permohonan itu, Suhartoyo menyatakan akan membahasnya terlebih dahulu.

"Ya nanti kami bahas itu, empat menteri ya?" ungkap Suhartoyo.

Hal senada juga disampaikan oleh tim hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. 

Dia menyatakan perlu untuk menghadirkan menteri karena banyak kesaksian yang berkaitan dengan bansos hingga kebijakan fiskal.

"Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kebijakan fiskal dan lain-lain, kami juga ingin ajukan permohonan yang sama," kata Todung di kesempatan yang sama.

"Tapi karena sudah diajukan pemohon satu, kami mendukung apa yang disampaikan pemohon satu, demikian juga dengan usulan pemohon satu untuk mensos. Paling tidak dua kementerian ini yang kami anggap sangat penting, sangat vital, kami mohon berkenan majelis hakim mengabulkan," pungkasnya. 

Bocoran Saksi-Ahli Ganjar dan Anies di Sidang Sengketa Pilpres

Todung Mulya Lubis, Tim Hukum Ganjar-Mahfud, enggan membeberkan daftar saski yang bakal dihadirkan dalam persidangan pemeriksaan saksi dan ahli yang dijadwalkan pada Senin (01/4).

Todung hanya membocorkan beberapa pakar yang bakal dihadirkan. Meskipun belum disebutkan detail-detail nama-nama ahli dimaksud.

“Kami punya banyak ahli yang akan kami ajukan, saya bisa bocorkan jumlahnya, ada delapan ahli,” kata Todung kepada wartawan di Gedung MK, Kamis (28/3).

Delapan ahli tersebut meliputi ahli tata negara, psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ekonomi, hingga pakar ekonomi pertanian. “Yang tahu mengenai bansos dan juga ahli IT,” ujar Todung.

Adapun sosok Kapolda yang pernah disebut sebelumnya, juga belum bisa dipastikan oleh Todung.

“Kami masih ada waktu untuk memutuskan apakah akan meminta Ketua Majelis untuk mempertimbangkan kehadiran Kapolda tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi,” imbuh dia.

Tim Anies

Sementara itu Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) juga serupa. Sudah mempersiapkan saksi fakta serta ahli. Meski sosoknya belum disebutkan.

Mereka hanya mengatakan, ahli yang dihadirkan salah satunya adalah yang akan menjelaskan mengenai politik anggaran. 

Akan menguraikan sejumlah dugaan kecurangan Pemilu dari segi penggunaan politik anggaran dan semacamnya.

“[ahli] mengenai penyelenggaraan pemilu, kemudian hukum administrasi, kemudian IT, kemudian mengenai politik anggaran, pidana pemilu,” kata Tim Hukum AMIN usai persidangan, Kamis.

Sumber: Kumparan