.png "Democrazy News Indonesia")
Democrazy News Indonesia
DEMOCRAZY.ID - Delapan fraksi kompak menolak sistem pemilu proporsional tertutup.
Sikap ini ditunjukkan delapan fraksi di Senayan untuk merespons isu Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutuskan uji materi Undang-undang Pemilu dengan sistem pemilu tertutup.
Adapun sikap penolakan itu disampaikan delapan fraksi melalui konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan. Terpantau fraksi PDIP yang tidak ikut dalam konferensi pers.
Masing-masing pimpinan atau anggota fraksi menyampaikan sikap penolakan mereka.
Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir yang mengawali konferensi pers menegaskan bahwa sistem pemilu terbuka sudah berlaku sejak lama sehingga tidak bisa diubah begitu saja. Terlebih tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan.
"Maka kami meminta supaya tetap sistemnya terbuka," kata Kamhar.
Sementara itu dari Fraksi PAN sekaligus Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto mengingatkan bahwa MK pada 2008 sudah pernah memutuskan sistem pemilu berubah dari tertutup menjadi terbuka.
Ke depan, ia berharap MK konsisten dengan putusannya terdahulu.
"Kami berkeinginan MK berkomitmen dengan putusan tahun 2008 tetap proporsional terbuka," ujar Yandri.
Di akhir konferensi pers, anggota dan pimpinan dari delapan fraksi kompak berpegangan tangan menyuarakan penolakan dengan yel-yel tolak sistem pemilu tertutup dan tetap pada sistem pemilu terbuka. Yel-yel itu dipimpin Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra.
Mereka menegaskan setuju untuk sistem pemilu terbuka dan menolak sistem pemilu tertutup.
"Terbuka," kata Habiburokhman.
"Yes," sahut anggota dan pimpinan fraksi.
"Tertutup," ucap Habiburokhman.
"No," sahut anggota dan pimpinan fraksi.
Diberitakan sebelumnya, pimpinan dari delapan fraksi partai di DPR melakukan pertemuan pada hari ini.
Pertemuan itu menyusul informasi yang beredar Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan pemilu sistem proporsional tertutup pada putusan uji materi.
Diketahui delapan fraksi itu sebelumnya telah menegaskan diri menolak Pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup.
Pertemuan delapan fraksi itu dihadiri langsung oleh masing-masing ketua fraksi.
Tolak Proporsional Tertutup
Sebelumnya, delapan partai politik di parlemen tegas menolak Pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup.
Mereka kompak menyatakan penolakan itu dalam forum. Adapun forum pertemuan ketum dan petinggi parpol dilaksanakan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
Partai yang hadir di antaranya, Partai Golkar sebagai inisiator, Partai NasDem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.
Sementara itu Partai Gerindra meski tidak hadir, mereka tetap ikut bersama dalam menyikapi penolakan proporsional tertutup.
Sedangkan tidak ada keikutsertaan PDI Perjuangan dalam pertemuan atau pernyataan sikap.
"Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak erareformasi," kataKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1).
PDIP Dukung Proporsional Terbuka
Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional tertutup bisa membawa dampak baik karena bisa anggota dewan yang berdasarkan kualitas.
"Itu kalau proporsional tertutup menghadirkan anggota dewan based on quality. Ini yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya," kata Hasto di Jakarta, Jumat (3/2).
Menurutnya, para anggota legislatif terpilih merupakan sosok yang mampu membawa perubahan fundamental bagi Indonesia.
Perubahan fundamental yang dimaksud, di antaranya perubahan budaya literasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengoptimalkan riset serta inovasi.
Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terutup bisa membuat mereka yang terpilih tidak berdasarkan popularitas dan nepotisme.
Sekjen PDIP ini juga menegaskan bahwa partainya tetap konsisten memperjuangkan penerapan sistem proporsional tertutup. [Democrazy/suara]
.png "Democrazy News Indonesia")