Ali Ngabalin Tajam: Harus Diusut ke Mana Dana Korupsi Johnny Plate Mengalir, Jangan-Jangan ke...

DEMOCRAZY.ID - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mendorong agar aliran dana korupsi Menkominfo Johnny G Plate diusut tuntas.

Menurut Ali Ngabalin, dana yang dikorupsi oleh Johnny G Plate diharapkan bisa kembali ke negara sehingga tak mempengaruhi anggaran sebenarnya dari proyek pembangunan BTS yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

Kata Ali Ngabalin, sejatinya proyek BTS Kominfo yang ada di bawah kendali Johnny G Plate merupakan proyek strategis nasional.

Tujuan pembangunan BTS ini agar komunikasi antarpulau, antarkampung, antarprovinsi bisa lancar. 

Hal ini juga bakal memudahkan para UMKM untuk go digital sesuai dengan perkembangan zaman.

Di mana diharapkan perkembangan alat telekomunikasi bisa merata di seluruh Indonesia.

"Dari awal sebelum dilantik Presiden sudah berkali-kali menyampaikan agar para menteri fokus bekerja dan jangan pernah ada yang terkait dengan masalah hukum," kata Ngabalin di BTV, disitat Kamis 18 Mei 2023.

Andaipun ada menteri yang tersangkut masalah hukum, Presiden menegaskan tak akan mungkin bisa melakukan intervensi. 

Hal ini pula yang terjadi pada kasus Johnny G Plate, Presiden Jokowi tak akan mungkin melakukan intervensi walau dia menjadi bagian dari koalisi dengan Pemerintah.

"Ini harus diusut dengan  tuntas agar dana-dana itu bisa kembali. Lalu telusuri siapa-siapa saja orang yang menikmati dan memanfaatkan anggaran ini, jangan-jangan mengalir ke teman, partner, organisasi," kata dia.

Sejatinya, Ngabalin mendorong agar dan yang dikorupsi oleh Johnny G Plate bisa dikembalikan. 

Karena itu adalah uang rakyat, dan dana itu sangat diperlukan agar proyek nasional ini bisa dilaksanakan.

Ke depan, Ali Ngabalin menyebut bahwa Presiden pasti akan segera menunjuk pelaksana atau menteri baru menggantikan Johnny G Plate agar proyek strategis nasional ini bisa berjalan terus dengan baik. 

Surya Paloh Tegaskan NasDem Siap Diperiksa Terkait Kasus Johnny G Plate: Partai Inginkan Transparansi!

"Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh kemungkinan dari ujung kiri ke ujung kanan," kata Surya Paloh

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh siap jika jajaran partainya harus diperiksa untuk menelisik aliran dana dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo yang menjerat Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate.

"Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh kemungkinan dari ujung kiri ke ujung kanan," kata Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).

Meski begitu, Paloh berharap proses hukum berjalan dengan seimbang tanpa ada pihak-pihak terlibat yang diperlakukan secara khusus. 

Selain itu, ia berharap penyidikan kasus yang berlangsung ke Kejaksaan Agung itu juga dilakukan secara transparan.

"Dengan kemampuan profesionaliame Kejaksaan Agung kita yang bebas dari intervensi siapa pun dan juga kepentingan politik mana pun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya?" kata Paloh.

Peran Johnny G. Plate dalam Korupsi Rp8 Triliun

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kuntadi menjelaskan, peran Menkominfo Johnny G Plate hingga ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo 2020-2022. 

Menurut dia, selaku pengguna anggaran dan memegang jabatan menteri, Johnny G Plate diduga terlibat dalam perkara rasuah tersebut. 

"Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini kami mempunyai cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangungan BTS 4G paket 1,2,3,4 dan 5, tentunya selaku pengguna anggaran dan menteri," kata Kuntadi di Kejagung, Jakarta, Rabu (17/5/2023) dalam program Breaking News KompasTV.

Ia menyebut, pihaknya sedang melakukan penggeledahan Kantor Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan rumah dinas Johnny G Plate. 

"Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan kami lakukan penggeledahan di rumah dinas dan Kantor Kominfo," kata Kuntadi.

Ia menyatakan, penanganan kasus ini akan terus dikembangkan karena perkara ini memakan kerugian negara yang cukup fantastis, yakni sekitar Rp8 triliun.

"Itu hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pendalaman lebih lanjut, untuk melihat apakah perkara ini bisa kita kembangkan atau tidak." 

"Terkait dengan hasil kerugian negara kasus ini telah merugikan keuangan negara Rp8,3 triliun," ujarnya. [Democrazy/poskota]