DEMOCRAZY.ID
.jpeg)
DEMOCRAZY.ID - Arena pemilihan presiden 2024 memanas. Dua nama kandidat calon presiden 2024 telah muncul. Mereka adalah Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
Pada Jumat (21/4/2023) Ganjar Pranowo diresmikan menjadi calon presiden yang diusung oleh partai PDI Perjuangan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang didampingi dengan Presiden Joko Widodo.
Selanjutnya, kemungkinan Anies Baswedan diusung oleh Koalisi Perubahan, kerja sama tiga partai yang sejak lama digagas oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Anies sendiri sudah dideklarasikan sebagai kandidat capres Nasdem sejak Oktober 2022 lalu.
Keduanya sama-sama memiliki pengalaman karir sebagai kepala daerah, yakni gubernur.
Namun pengalaman ini tentunya akan mendapatkan tantangan besar ketika kandidat dihadapkan dengan scope pengelolaan negara yang kompleks.
Indonesia sebagai negara berkembang memiliki segudang tantangan. Bahkan, Presiden Joko Widodo sekalipun saat ini masih berupaya keras mengatasinya.
Jika Anies dan Ganjar bernafsu untuk menjadi presiden RI 2024-2028, mereka harus mampu mengatasi tiga permasalahan utama berikut ini.
1. Angka Kemiskinan
Di Tanah Air, kemiskinan menjadi suatu hal yang patut diperhatikan di tengah kondisi ketidakpastian seperti saat sekarang ini.
Patut diingat bahwa pasca pandemi Covid-19 masyarakat sudah mengalami tekanan ditambah lagi inflasi dan era suku bunga tinggi yang kini juga melanda Indonesia.
Kemiskinan memang menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun memerlukan keterlibatan lembaga lainnya amat sangat menentukan dalam menurunkan permasalahan kemiskinan yang membelit Tanah Air.
Data yang dikumpulkan Tim Riset CNBC Indonesia menunjukkan ada 5,98 juta penduduk Indonesia yang masih dalam kondisi kemiskinan ekstrem.
Untuk diketahui, kemiskinan ekstrem atau kemiskinan absolut merupakan kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer, seperti makanan, air minum, sanitasi, kesehatan, pendidikan, serta tempat tinggal.
Namun beberapa waktu lalu, Pemerintah RI sempat menargetkan tidak ada lagi orang miskin ekstrem tersebut pada 2024. Mungkinkah target pemerintah mengentaskan kemiskinan absolut tersebut?
Bank Dunia mengategorikan kemiskinan ekstrem sebagai kondisi pengeluaran penduduk di bawah US$1,9 paritas daya beli (PPP/ purchasing power parity) per hari.
Dalam rupiah, nilainya setara dengan Rp11.941 pada 2021, sedikit naik dibandingkan Rp10.196 pada 2017.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikutip Bank Dunia, ada 5,98 juta orang yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem pada 2021. Jumlah tersebut setara 2,16% dari total populasi.
Akibat pandemi virus corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19), jumlah penduduk miskin Indonesia pun meningkat.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Tanah Air per September 2020 adalah 27,55 juta jiwa. Jumlah ini setara dengan 10,19% dari total populasi.
Tingkat kemiskinan pada Maret 2020 adalah 9,78%, tertinggi sejak Maret 2018. Sementara pada September 2019, tingkat kemiskinan adalah 9,22%. Di Indonesia, profil kemiskinan dirilis dua kali dalam setahun yaitu pada Maret dan September.
"Pandemi Covid-19 membawa dampak yang luar biasa buruknya. Pandemi menghantam seluruh lapisan masyarakat, tetapi dampak untuk lapisan bawah lebih berat. Tujuh dari 10 responden mengaku pendapatannya menurun," ungkap BPS.
Saat ini, tingkat kemiskinan telah berangsur turun. Namun, persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen (26,36 juta orang) atau meningkat sebesar 0,03 persen poin atau sekitar 0,20 juta orang dibandingkan kondisi Maret 2022.
Adapun jika dibandingkan dengan angka di September 2021, persentase penduduk miskin sebenarnya mengalami penurunan sebesar 0,14 persen poin atau berkurang 0,14 juta orang.
Jokowi sendiri memiliki target ambisius terkait dengan kemiskinan ekstrem. Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem 0 pada 2024.
Pemerintah percaya diri bahwa perekonomian saat ini dinilai cukup kuat dan bakal dimanfaatkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 2023 dan 2024. Terlebih lagi, tahun depan adalah tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Namun jika target tidak tercapai, maka target ini akan menjadi beban pemerintah yang baru kelak. Siapapun, calon pemimpinnya.
2. Utang
Utang Indonesia menjadi masalah, terlebih lagi ketika pandemi muncul. Dari catatan CNBC Indonesia, lonjakan utang tertinggi terjadi di akhir 2020.
Kenaikan ini dipicu oleh pandemi Covid-19. Saat itu, Indonesia harus meluncurkan paket stimulus untuk menghalau pandemi.
Kemenkeu mencatat posisi utang Indonesia hingga akhir Desember 2020 mencapai Rp6.074,56 triliun. Jumlah ini naik Rp1.296,56 triliun dibandingkan posisi pada akhir 2019 sebesar Rp4.778 triliun.
Kemudian, pada akhir 2021, utang pemerintah tercatat sebesar Rp6.908,87 triliun, dengan rasio utang 41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Hingga 31 Maret 2023, Kemenkeu mencatat utang RI tembus Rp 7.879,97 triliun atau meningkat Rp 17,39 triliun dari posisi utang pada bulan sebelumnya yang mencapai Rp 7.861,68 triliun.
Adapun rasio utang pemerintah, hingga 31 Maret 2023 mencapai 39,17% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Rasio itu naik jika dibandingkan dengan rasio pada Februari 2-23 yang mencapai 29,09%.
Menilik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang disebutkan sebesar 60% terhadap PDB. Pemerintah pun mengklaim, telah melakukan pengelolaan utang secara baik dan terkendali.
"Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," tulis Kemenkeu dalam Buku APBN Kita edisi April 2023, dikutip Jumat (28/4/2023).
Secara rinci, posisi utang pemerintah yang sebesar Rp 7.879,07 triliun, 89,02% merupakan penarikan utang dari Surat Berharga Negara dan 10,98% merupakan utang dalam bentuk pinjaman.
Dalam bentuk angka, utang pemerintah dari penerbitan Surat Berharga Negara, hingga Maret 2023 mencapai Rp 7.013,58 triliun.
Dalam bentuk rupiah atau domestik sebesar Rp 5.658,77 triliun, yang terdiri dari Surat Utang Negara sebesar Rp 4.600,97 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp 1.057,8 triliun.
Sementara itu, penerbitan SBN dalam bentuk valuta asing (valas) sebesar Rp 1.354,81 triliun, yang terdiri dari Surat Utang Negara sebesar Rp 1.056,4 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara sebesar Rp 298,42 triliun.
Dengan jumlah utang yang mendekati Rp 8.000 triliun ini, pemerintahan penerus Jokowi dan Ma'ruf Amin dipastikan memiliki pekerjaan rumah yang menantang, yakni mengelola utang agar tetap sehat ke depannya.
3. PDB 5%
Satu mimpi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum tercapai hingga detik ini adalah pertumbuhan ekonomi 7%. Ambisi dinilai akan sulit untuk terwujud di masa terakhir kepala negara menjabat.
Seperti diketahui, masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir pada 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji membuat ekonomi Indonesia meroket hingga 7%.
Selepas Covid, ekonomi Indonesia memang sempat melambung ke level 7,08% (yoy) pada kuartal II-2021.
Namun, lonjakan pertumbuhan lebih disebabkan oleh basis perhitungan yang sangat rendah pada kuartal II-2020 yakni kontraksi sebesar 5,32% (yoy).
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata pertumbuhan ekonomi pada 2015-2022 mencapai 4% per kuartal.
Pencapaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata per kuartal era awal reformasi (2000) hingga 2014 yakni 5,34%.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai, cita-cita Jokowi pertumbuhan ekonomi 7% salah satu janji kampanye yang tidak mungkin tercapai
"Sekarang saja dan tahun ini mempertahankan 5% tidak mudah. Bagaimana mencapai 7%? Momentumnya sudah lewat karena masa produktif sisa tahun saja, karena akhir tahun sudah sampai pemilihan presiden," jelas Didik kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (28/4/2023).
Alasan tidak mungkin terwujudnya cita-cita Jokowi tersebut, menurut Didik karena berbagai faktor, terutama dari sisi sektor industri.
Tidak ada kebijakan industri untuk mencapai 10% seperti beberapa dekade lalu," tuturnya.
Investasi di Indonesia, juga kata Didik tidak berkualitas, karena banyak pada sektor jasa yang tidak cukup pertumbuhannya.
Pun ekspor untuk penetrasi pasar internasional juga lemah. Kecuali, dua tahun ini karena harga komoditas rendah.
"Baru ada kebijakan hilirisasi satu, dua tahun terakhir ini," ujar Didik.
Dengan demikian, pemerintahan baru harus fokus pada investasi dan melanjutkan agenda hilirisasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. [Democrazy/cnbc]
