Politikus PPP Romahurmuziy: Penundaan Pemilu Sesuatu Yang Sah Dalam Demokrasi!

DEMOCRAZY.ID - Putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang meminta KPU menunda Pemilu 2024 membuat gaduh publik.  Namun demikian, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy (Romy) memandang bahwa penundaan pemilu adalah sesuatu yang wajar dan sah-sah saja dalam demokrasi. "Menurut saya penundaan Pemilu itu sesuatu yang sah dalam demokrasi dan saya kira ini juga pernah disampaikan oleh pejabat politik kita. Hanya tinggal apakah penundaan itu konstitusional tidak," beber Romy usai menjadi narasumber dalam acara Bimtek Anggota DPRD PPP se-Jatim di Surabaya, Senin (6/3/2023). Romy mengatakan saat ini UUD 1945 jelas mengatur tentang pelaksanaan Pemilu dilakukan 5 tahun sekali secara reguler.  Namun, menurutnya penundaan Pemilu juga bisa dilakukan dengan TAP MPR. "Kalau kita mendasarkan pada UUD 45 hari ini, kan pemilu memang digelar reguler 5 tahun sekali. Tetapi bahwa kemudian, seperti disertasi Ketua MPR Bamban