DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum perbankan dan mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein pesimis dengan sistem untuk pencegahan dana ilegal mengalir buat kegiatan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres). Sebab menurut Yunus terdapat 3 hal yang membuat dia pesimis aliran dana ilegal bisa dicegah di ajang Pemilu dan Pilpres. "Saya tidak terlalu optimis dengan sistem pencegahan dalam menyangkut dana pemilu. Sistemnya begitu, enggak menjamin," kata Yunus seperti dikutip dari program Satu Meja The Forum di Kompas TV, Jumat (17/3/2023). Yunus mengatakan, kelemahan pertama adalah sistem deteksi itu tidak bisa mengenali dana kampanye yang tidak dilaporkan ke dalam rekening khusus partai politik. Menurut Yunus, transaksi yang tercatat di dalam rekening itu hanya yang bersifat formal. "Sumbangan in natura, sumbangan individu di luar yang dicatat, dilaporkan tidak terlaporkan, tidak tercatat sama sekali. Lebih banyak yang tidak
DEMOCRAZY.ID - Pakar hukum perbankan dan mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein pesimis dengan sistem untuk pencegahan dana ilegal mengalir buat kegiatan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres). Sebab menurut Yunus terdapat 3 hal yang membuat dia pesimis aliran dana ilegal bisa dicegah di ajang Pemilu dan Pilpres. "Saya tidak terlalu optimis dengan sistem pencegahan dalam menyangkut dana pemilu. Sistemnya begitu, enggak menjamin," kata Yunus seperti dikutip dari program Satu Meja The Forum di Kompas TV, Jumat (17/3/2023). Yunus mengatakan, kelemahan pertama adalah sistem deteksi itu tidak bisa mengenali dana kampanye yang tidak dilaporkan ke dalam rekening khusus partai politik. Menurut Yunus, transaksi yang tercatat di dalam rekening itu hanya yang bersifat formal. "Sumbangan in natura, sumbangan individu di luar yang dicatat, dilaporkan tidak terlaporkan, tidak tercatat sama sekali. Lebih banyak yang tidak