DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kebakaran Depo Pertamina Plumpang menambah deretan panjang aset pertamina yang terbakar. Imbasnya, pejabat tinggi Pertamina didesak mundur.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan menyebut, Komisaris Utama (Komut), yang diketahui diduduki Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan jajaran direksi merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam insiden ini.
“Mustinya Orang yg bertanggung jawab Komut dan para Direksi mundur,” ungkapnya, dikutip dari cuitannya di Twitter, Sabtu (4/3/2023).
Apalagi, dalam insiden ini ada 17 orang yang meninggal. Belun lagi kerugian diderita. Rumah dan aset seperti mobik hancur.
Menurut pria yang karib disapa Gus Umar ini, hal demikian tak boleh dinormalisasi. Mereka yang bertanggung jawab, tak akan mundur jika tak dipaksa.
“17 orang meninggal gak ada yang mundur klu gak dipaksa mundur,” ketusnya.
Gus Umar mencontohkan Jepang, jika insiden ini terjadi di negeri sakura, kata dia orang yang bertanggung jawab pastinya sudah mundur.
“Kalau di Jepang gini pasti menterinya yang mundur,” pungkasnya.
Mustinya Orang yg bertanggung jawab Komut dan para direksi mundur. 17 orang meninggal gak ada yg mundur klu gak dipaksa mundur. Kebiasaan. Klu dijepang gini pasti menterinya yg mundurhttps://t.co/UDae0VXsYz
— Haji Umar Al Chelsea (@Umar_Hasibuan__) March 4, 2023
Komisi VII: Ahok Hanya Bisa Marah-marah, Bukan Kerja
Keberadaan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dipertanyakan banyak pihak, menyusul insiden terbakarnya Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, yang menelan korban jiwa.
Menurut anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, seharusnya Ahok bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran kilang minyak melalui evaluasi perawatan sejumlah kilang minyak.
Pasalnya, tercatat sudah enam kali kebakaran kilang minyak cukup besar terjadi, sejak Ahok menjabat komisaris utama.
"Ini jadi bukti bahwa Ahok memang hanya bisa marah-marah dan berkata kasar, bukan kerja dan kinerja," kata Mulyanto, Minggu (5/3).
Dia juga meminta Menteri BUMN, Erick Thohir (ET), bertindak membenahi Pertamina.
"ET juga jangan sekedar bicara, harus serius meneliti berbagai kasus kebakaran kilang yang terjadi," katanya.
Legislator Fraksi PKS itu juga menambahkan, Erick Thohir, perlu memberi sanksi tegas akibat kelalaian kerja dan pemeliharan fasilitas kilang minyak.
"Kalau ada pejabat atau petinggi Pertamina yang dinilai lalai atau tidak sungguh-sungguh menangani perawatan fasilitas, harus tegas diberi sanksi," katanya.
"Perlu perubahan radikal dalam paradigma perawatan fasilitas, apalagi yang sudah tua," demikian Mulyanto
Banyak Diam, Erick Juga Didesak Copot Ahok
Kebakaran Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, juga dianggap sebagai kelalaian Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, Karena mantan Plt Gubernur DKI Jakarta itu banyak diam.
Menurut analisa pengamat politik Dedi Kurnia Syah, Ahok tidak tampang taringnya di Pertamina, karena tak berani bersikap.
"Diamnya BTP tak mengagetkan. Ia memang hanya keras untuk kelompok yang ada di bawahnya, sementara untuk yang setara ia tak banyak bicara," tegas Dedi, Minggu (5/3).
Dia juga menambahkan, laporan Pertamina di tangan Ahok selalu dikatakan merugi, padahal di pasar makro penjualan di Pertamina cukup bagus.
"Dan BTP hanya diam, sama buruknya dengan pengelolaan Pertamina selama ini," imbuhnya.
Sebab itu Dedi meminta Menteri BUMN Erick Thohir tak hanya memecat Dirut Nicke Widyawati, tapi juga Komut Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama.
"BTP justru hanya jadi beban APBN atas gajinya, sementara pengawasan pada direksi sama sekali tak berdampak," ujarnya.
"BTP selayaknya dihentikan dari kursi komisaris. BUMN seharusnya dikembalikan pada profesional, politisi sudah waktunya ditiadakan di BUMN," pungkas Dedi. [Democrazy/rmol]
