EKBIS

Biaya Bengkak Rp18 Triliun dan Molor Terus, Jokowi Tetap Bela Kereta Cepat: 'Kita Harus Pro Transportasi Massal'

DEMOCRAZY.ID
Maret 12, 2024
0 Komentar
Beranda
EKBIS
Biaya Bengkak Rp18 Triliun dan Molor Terus, Jokowi Tetap Bela Kereta Cepat: 'Kita Harus Pro Transportasi Massal'


DEMOCRAZY.ID - Terkait bengkaknya biaya (cost overrun) pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga Rp18 triliun, Presiden Jokowi malah membelanya. 


Proyeknya pun tak kunjung rampung, berkali-kali molor.


Bahwa pemerintah sangat mendukung pembangunan moda transportasi publik. 


“Kita ini harus pro kepada transportasi massal. Hati-hati, jangan pro pada kendaraan pribadi sehingga yang namanya MRT, LRT, kereta api, kereta api cepat itu menjadi sebuah keharusan bagi kota besar,” kata Jokowi, Jakarta, Kamis (16/2/2023).


Menurut Jokowi, pembangunan transportasi massal yang canggih dan modern seperti KCJB bisa mengurangi minat penggunaan kendaraan pribadi untuk berpergian jauh. Selain itu juga bisa mengurangi kemacetan


“Agar moda transportasi terintegrasi dari kota ke kota agar orang tak cenderung ke mobil pribadi,” jelasnya.


Selain biaya bengkak, proyek kereta cepat ini, beberapa meleset dari target. 


Awalnya, pryek kereta cepat Jakarta Bandung buatan China ini, rampung pada 2019. 


Namun meleset, targetnya bergeser ke Desember 2022. Namun kembali molor ke pertengahan 2023.


Biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung bengkak. 


Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan berdasarkan kesepakatan akhir antara Indonesia dan China pembengkakan biaya (cost overrun) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mencapai US$1,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).


“Kita sepakat dengan angka cost overrun US$1,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan,” ujar Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/2).


Menurutnya, beberapa item yang sedang dikaji adalah pajak, clearing frequency, dan lain sebagainya. 


Meskipun, terkait angka sudah mencapai kata sepakat.


Lebih lanjut, pembengkakan cost overrun akan dibahas ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite. 


Sehingga, diharapkan dalam satu hingga dua minggu ke depan, angka tersebut sudah final. [Democrazy/Inilah]

Penulis blog