EKBIS

Pimpin Jateng 9 Tahun Cuma Berhasil Pangkas 1 Juta Kemiskinan, Gimana Kalau Jadi Presiden RI?

DEMOCRAZY.ID
Maret 12, 2024
0 Komentar
Beranda
EKBIS
Pimpin Jateng 9 Tahun Cuma Berhasil Pangkas 1 Juta Kemiskinan, Gimana Kalau Jadi Presiden RI?

Pimpin Jateng 9 Tahun Cuma Berhasil Pangkas 1 Juta Kemiskinan, Gimana Kalau Jadi Presiden RI?

DEMOCRAZY.ID - Angka kemiskinan di Jawa Tengah yang masih belum optimal dipangkas Ganjar Pranowo selaku gubernur menjadi pertimbangan untuk dimajukan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 mendatang.


Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo, Efriza mencatat, selama hampir dua periode memerintah di Jawa Tengah, penurunan angka kemiskinan di era Ganjar tak lebih tinggi ketimbang jumlah sisanya.


"Jika melihat dan membaca data BPS Jawa Tengah, persentase keberhasilan juga kecil. Kategori kemiskinan ekstrim dalam penurunannya, sebesar 0,31 persen, dari 2,28 persen," ujar Efriza, Senin (23/1).


Dari persentase yang dicatat BPS Jawa Tengah tersebut, Efriza melihat gembar-gembor Ganjar menurunkan angka kemiskinan sebanyak 1 juta jiwa masih terbilang rendah jika dikaji secara waktu kepemimpinannya yang dua periode.


"Artinya masih ada sekitar 1,97 persen. Artinya 9 tahun, tak cerah-cerah amat kinerja Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah tersebut," imbuhnya.


Dengan begitu, pengamat politik dari Citra Institute ini mempertanyakan kualitas Ganjar jika diplot PDIP ataupun parpol koalisi lain untuk menjadi capres di tahun politik 2024 mendatang.


"Dapat dipastikan jika kinerja Ganjar tersebut ketika digembar-gemborkan ke level nasional malah menunjukkan Ganjar amat lambat dan tak bisa dianggap akan mampu membawa Indonesia lepas dari kemiskinan," tuturnya.


"Jawa Tengah saja, ia butuh dua kali masa jabatan sebagai gubernur untuk menurunkan angka kemiskinan sebanyak 1 juta orang. Gimana Indonesia," demikian Efriza menambahkan. 


Kemiskinan di Jateng Naik Tajam, Pengamat Usul PDIP Tegur Ganjar Pranowo: Agar Tidak Blunder!


Sudah seharusnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan teguran terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.


Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menanggapi peningkatan angka kemiskinan di Jawa Tengah (Jateng)


Merujuk rilis indeks Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jawa Tengah 2021 Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Jateng mengalami peningkatan cukup signifikan di 2021.


Oleh karena itu, PDIP diusulkan Ujang untuk menegur Ganjar atau suara mereka di Jateng akan terpengaruh.


“Harusnya Ganjar Pranowo ditegur agar tidak menjadi blunder bagi PDIP yang notabene memiliki basis di Jateng. Itu bisa berdampak bagi PDIP jika dibiarkan,” ujarnya dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu, 7 Mei 2022.


Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai elektabilitas Ganjar juga akan mengalami penurunan elektoral jika isu tersebut terus meluas, meski PDIP masih memiliki Ketua DPR RI, Puan Maharani


“Selain Ganjar akan mengalami penurunan elektabilitas walaupun PDIP masih punya Puan, PDIP bisa rugi juga,” tandasnya.


Sebagai informasi, keyword Jateng sempat menjadi trending topic di media sosial Twitter pada Jumat, 6 Mei 2022 kemarin.


Hal tersebut bermula dari berbagai pemberitaan yang menginformasikan angka kemiskinan ekstrem di sejumlah daerah di Jateng meroket. Dari lima daerah, naik tajam menjadi 19 daerah.


Selain itu, saat berkunjung ke Wonogiri beberapa waktu lalu, Puan mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi di lokasi.


Puan mengatakan, dirinya mendapat laporan bahwa di Jateng masih ada warga yang jarang mandi lantaran kesulitan mendapatkan air bersih.


“Rakyat miskin terbanyak di Jateng,” cuit Akademisi Cross Culture, Ali Syarief melalui akun Twitter pribadi.


Selain Ali Syarief, politisi Demokrat, Taufik Rendusara juga turut mengkritik Ganjar karena meningkatnya kemiskinan di Jateng.


“Kalau gitu... yang namanya Ganjar suruh ikut tarung pilgub dki aje dulu. Kalau menang belajar deh ngurus APBD yg 80T. Sanggup gak?  Ngurus anggaran kecil di Jateng aja ngeluh, sok-sokan udah mau lompat ngurus negara. Bijimaneh sih nalar lo...” katanya melalui akun Twitter pribadi. 


Habis-habisan Kader PDIP Semprot Ganjar Pranowo, Mulai dari Kemiskinan Jateng Hingga Soal Wadas


Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan melontarkan kritikan pedas pada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo terkait kinerjanya.


Hal itu diungkapkan Trimedya seperti pada tayangan di Channel YouTube saat Trimedya jadi narasumber pada program Bung Karni Ilyas, Indonesia Lawyer Club. 


Dalam tayangan tersebut, Trimedya menyinggung soal Jateng yang disebut masuk dalam 17 provinsi miskin.


Menurut Trimedya, Ganjar Pranowo yang dicap sebagai gubernur berhasil dibanding Gubernur di daerah lain, justru tidak sama sekali. 


Meskipun keduanya merupakan kader PDIP, namun Trimedya berani melayangkan pertanyaan sederhana tapi menusuk.


"Kalau berhasil pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 Provinsi miskin?," ujar Trimedya pada program Bung Karni Ilyas, Indonesia Lawyer Club, dikutip Rabu (23/11).


Kemudian, Trimedya menegaskan bahwa pertanyaan tersebut baginya sangat mendasar.


"Kenapa Wadas gak selesai? Sekadar diketahui Bang Karni. Mayoritas aktivis yang mengadvokasi wadas itu, pendukung Ganjar periode kedua," ungkapnya.


Pendukung Ganjar periode kedua itu, lanjut Trimedya. Kecewa. Lantaran dilupakan (wadas).


"Kemudian dia lihat ada rakyat yang teraniaya. Nah, soal-soal seperti ini kan masyarakat gak tahu," ucap Trimedya.


Menurut Trimedya, masyarakat hanya mengetahui Ganjar pada sisi yang bagus-bagus saja. Sebab, memang telah diframing seperti itu.


"Tahunya, framing yang dibuat seperti itu. Kemudian kalau dilihat lagi, sekarang ini sudah 4 tersangka kasus Bank Jateng. Di mana tanggungjawab Gubernur?," lanjutnya.


Trimedya mengungkap, terdapat 4 tersangka Bank Jateng. Diduga keempat tersangka itu merugikan negara senilai Rp235 miliar.


"Nanti kalau rapat dengan Jaksa Agung, saya juga menanyakan itu. Tersangka itu bagaimana ininya. Dan, itu yang periksa Kejagung. Bukan Kejak Jateng. Langsung diambil alih oleh Kejagung. Nah itu yang harus kita lihat," tandasnya.


Menurutnya, soal-soal seperti itulah yang harus disampaikan. Dia berharap, jangan salah mencari pemimpin.


"Kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Ini kan era digital. Jadi rekam jejaknya kita bisa ketahui. Dia lanjut mempertanyakan, relawan Ganjar duitnya dari mana?," tandas Trimedya. [Democrazy/rmol]

Penulis blog