DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat Politik dari Citra Institute Efriza membongkar motif dari langkah politis Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang terkesan ingin menghapus jejak-jejak peninggalan eks Gubernur Anies Baswedan.
Efriza menilai, Heru Budi tengah berupaya menjatuhkan citra positif yang selama lima tahun dibangun Anies di Jakarta. Ia menyebut banyak kinerja Anies yang nantinya akan diputarbalikkan oleh Heru.
"Motif Heru Budi tentu saja ingin menunjukkan program Anies banyak yang ngawur, memboroskan anggaran, kebijakan yang dipilih dan diambil oleh Anies tidak tepat sasaran," kata Efriza saat dikonfirmasi, Jumat (16/12/2022).
Heru tentu tidak hanya sekedar membuang kebijakan Anies. Tak bisa dihindari, untuk memperlancar kepemimpinannya Heru turut membersihkan orang-orang yang selama ini dianggap sebagai kepercayaan atau dekat dengan Anies.
"Merombak struktur jajaran Pemprov dan BUMD untuk kebutuhan mempermudah ruang gerak dan soliditas terhadap kepemimpinan Heru Budi. Dia ingin kepemimpinannya dapat berjalan dengan solid, cepat, lancar, dan sukses," kata Efriza.
Efriza berpendapat, secara tidak langsung Heru Budi tengah melakukan pembunuhan karakter Anies.
Sebab, Heru berupaya untuk menghilangkan citra dari hasil karya kepemimpinan sebelumnya.
"Bak pembunuhan karakter, karakter Anies menjadi buruk, citra Anies yang digembar-gemborkan oleh Anies dan kawan-kawan sebagai pemimpin yang berhasil nyatanya malah sebaliknya," ujarnya.
Efriza menilai, hal ini yang membuat para loyalis Anies teriak karena tidak terima atas perlakuan Heru selama menjadi Pj Gubernur.
Disisi lain, sikap Heru yang demikian akan menggangu jalan Anies untuk mencapai kesuksesan di Pilpres 2024.
"Inilah yang membuat pendukung Anies marah dan mencak-mencak, sebab langkah Anies sebagai capres ternyata terdapat noda di kepemimpinannya, Anies tidaklah pemimpin yang benar-benar sukses memimpin DKI Jakarta," ungkapnya.
Seperti diketahui, banyak langkah Heru Budi yang terkesan ingin merubah apa yang sudah dibentuk oleh Anies.
Mulai dari perubahan slogan Jakarta, pengaktifan kembali meja pengaduan, rotasi jabatan birokrat di lingkungan Pemprov DKI, sampai dengan restrukturisasi jajaran direksi di sejumlah perusahaan BUMD DKI.
Bahkan, Heru sampai membuat aturan baru terkait dengan pembatasan usia kerja pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemprov DKI.
Dari yang sebelumnya tidak dibatasi, kini Heru membatasi usia kerja PJLP hanya sampai 56 tahun. [Democrazy/populis]
