DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa kembali maju di Pilpres 2024 menjadi cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto mencuat.
Relawan Pro-Jokowi (Projo) menilai sah-sah saja jika Jokowi hendak berlaga untuk ketiga kalinya di perhelatan pilpres.
"Konstitusi mengizinkan. Politik kan soal seni kemungkinan. Wacana ini sah-sah saja," kata Ketum Projo Budi Arie Setiadi kepada wartawan, Kamis (15/9/2022).
Budi menganggap wacana itu merupakan bentuk aspirasi masyarakat.
Budi tak memusingkan soal terwujud atau tidaknya wacana Prabowo-Jokowi 2024.
"Yang namanya aspirasi masyarakat tidak bisa dilarang. Soal terwujud atau tidak itu kan banyak variabelnya," ujarnya.
Budi sepakat pencapresan merupakan hak parpol atau gabungan parpol yang dapat mengusung calon presiden sesuai syarat presidential threshold.
Namun, kata dia, pilpres juga merupakan urusan rakyat.
"Secara konstitusi kan sangat jelas soal pencalonan capres atau cawapres adalah hak partai politik atau gabungan partai politik. Itu kan sudah jelas. Tapi pilpres itu kedaulatan ada di tangan rakyat karena rakyat yang akan memilih di TPS. Tegasnya, pencapresan urusan parpol tapi pilpres urusan rakyat," kata Budi.
Budi lalu mengungkit pesan 'ojo kesusu' dari Jokowi terkait isu Pilpres 2024.
Menurutnya, wacana Jokowi berpeluang maju menjadi wapres bersama Prabowo Subianto di 2024 menandakan sosok wapres Prabowo yang sudah mendapat rekomendasi dari Jokowi.
"Seperti perintah Pak Jokowi untuk ojo kesusu. Kami memandang wacana Jokowi sebagai wapres Prabowo itu maknanya wapres Prabowo itu adalah sosok yang di-endorse atau direkomendasikan Pak Jokowi," katanya.
"Hubungan Prabowo dan Jokowi sangat baik. Beliau-beliau adalah pemimpin bangsa yang punya komitmen sangat tinggi untuk kemajuan negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat," imbuh Budi.
Sebelumnya diberitakan, Waketum Partai Gerindra Habiburokhman bicara terkait adanya kemungkinan Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden didampingi oleh Jokowi sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Habiburokhman menilai hal itu memungkinkan berdasarkan konstitusi.
"Ya kalau kemungkinan ya ada saja," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9).
"Secara konstitusi kan dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Tanpa putusan MK kan juga sudah jelas, bisa," sambungnya. [Democrazy]
