DEMOCRAZY.ID - Partai Demokrat menilai PDIP tidak bisa berkoalisi dengan partainya karena Demokrat adalah partai pro rakyat bukan partai yang mengekspolitasi wong cilik. Demikian Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani merespons Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menolak berkoalisi dengan Demokrat, Kamis (23/6/2022). “Partai Demokrat dan Mas Ketum AHY akan terus berjuang untuk rakyat dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Bukan mengeksploitasi wong cilik,” kata Kamhar. “Menyebut sebagai partai wong cilik tapi kenyataannya merampok dan memakan jatah rakyat kecil yang sedang kesusahan diterpa bencana ‘korupsi bansos’.” Menurut Kamhar, gambaran tersebut berkebalikan dengan Partai Demokrat yang gemar memberi subsidi dan bansos pada rakyat sebagai kompensasi kebijakan. “Jika Pak SBY mengangkat 1,1 juta orang tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, pemerintah yang sekarang malah mau memecat honorer dan menjadikan mereka pengangguran,” kata Kamhar Kamhar lebih
PDIP Tolak Koalisi, Demokrat Merespons: Partai Kita Pro-Rakyat, Bukan Partai Yang 'Eksploitasi' Wong Cilik!
Juni 23, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Partai Demokrat menilai PDIP tidak bisa berkoalisi dengan partainya karena Demokrat adalah partai pro rakyat bukan partai yang mengekspolitasi wong cilik. Demikian Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani merespons Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menolak berkoalisi dengan Demokrat, Kamis (23/6/2022). “Partai Demokrat dan Mas Ketum AHY akan terus berjuang untuk rakyat dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Bukan mengeksploitasi wong cilik,” kata Kamhar. “Menyebut sebagai partai wong cilik tapi kenyataannya merampok dan memakan jatah rakyat kecil yang sedang kesusahan diterpa bencana ‘korupsi bansos’.” Menurut Kamhar, gambaran tersebut berkebalikan dengan Partai Demokrat yang gemar memberi subsidi dan bansos pada rakyat sebagai kompensasi kebijakan. “Jika Pak SBY mengangkat 1,1 juta orang tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, pemerintah yang sekarang malah mau memecat honorer dan menjadikan mereka pengangguran,” kata Kamhar Kamhar lebih