Breaking

logo

08 Juni 2022

Jokowi: Indonesia Akan Jadi Produsen Utama Produk Berbasis Nikel!

Jokowi: Indonesia Akan Jadi Produsen Utama Produk Berbasis Nikel!

Jokowi: Indonesia Akan Jadi Produsen Utama Produk Berbasis Nikel!

DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia menjadi produsen utama produk berbasis nikel.


"Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia diharapkan bisa jadi produsen utama barang-barang berbasis nikel. Keinginan sejak lama kenapa kita setop ekspor nikel ya kesitu," kata Jokowi saat menghadiri implementasi tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi, di Batang Jawa Tengah, Rabu (8/6).


Jokowi mengatakan dengan setop ekspor nikel, Indonesia bisa memproduksi barang-barang seperti lithium baterai, baterai listrik, baterai kendaraan listrik. 


Barang-barang tersebut akan memberikan nilai tambah dalam ekspor Indonesia.


"Ini menjadi kesempatan untuk membangun ekonomi hijau seperti yang kita impikan. Saya minta semua jajaran mendukung penuh agar bisa direalisasikan," imbuhnya.


Selain memproduksi barang-barang berbasis nikel, Jokowi juga ingin agar Indonesia juga bisa menghasilkan barang berbahan aluminium. 


Sebab itu, ia juga berencana menyetop ekspor bahan mentah bauksit.


"Dilanjutkan dengan setop ekspor bahan mentah bauksit sehingga kita bisa memproduksi barang jadi berasal dari aluminium," kata Jokowi.


Pada kesempatan ini Jokowi berterima kasih pada pihak LG Chem Ltd yang berinvestasi di Indonesia senilai US$9,8 miliar atau setara dengan Rp142 triliun.


Investasi ini merupakan yang pertama di dunia di mana LG akan mengintegrasikan produksi kendaraan listrik dari hulu sampai ke hilir.


Dimulai dari penambangan nikel dan pembangunan smelter, pabrik prekursor katoda, pabrik baterai listrik hingga mobil listrik. Serta, industri daur ulang baterai.


Adanya investasi ini diprediksi bisa memberikan dampak ekonomi senilai US$5,6 miliar atau setara Rp81 triliun (asumsi nilai tukar Rp14.466 per dolar AS) setiap tahunnya dan menyerap 20 ribu tenaga kerja. [Democrazy/cnn]