DEMOCRAZY.ID - PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan menetapkan kriteria atau petunjuk teknis (juknis) pembeli BBM Pertalite. Dengan aturan tersebut, pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite atau BBM bersubsidi tersebut tidak lagi bebas untuk seluruh lapisan masyarakat. Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, dengan ditetapkannya Pertalite sebagai JBKP, maka penyalurannya harus diatur dengan lebih baik. "Sebagai BBM bersubsidi, maka penyalurannya harus tepat kepada masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi. Sehingga perlu diatur kriteria yang tepat," kata Irto kepada kumparan, Sabtu (28/5). Irto melanjutkan, hal ini juga untuk memastikan subsidi energi dari pemerintah tidak semakin membeludak. Apalagi pemerintah resmi menambah alokasi subsidi energi untuk BBM sebesar Rp 71,8 triliun dalam APBN 2022. "Pemberian subsidi yang sangat besar ini bukti kehadiran negara di tengah l
DEMOCRAZY.ID - PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan menetapkan kriteria atau petunjuk teknis (juknis) pembeli BBM Pertalite. Dengan aturan tersebut, pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite atau BBM bersubsidi tersebut tidak lagi bebas untuk seluruh lapisan masyarakat. Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, dengan ditetapkannya Pertalite sebagai JBKP, maka penyalurannya harus diatur dengan lebih baik. "Sebagai BBM bersubsidi, maka penyalurannya harus tepat kepada masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi. Sehingga perlu diatur kriteria yang tepat," kata Irto kepada kumparan, Sabtu (28/5). Irto melanjutkan, hal ini juga untuk memastikan subsidi energi dari pemerintah tidak semakin membeludak. Apalagi pemerintah resmi menambah alokasi subsidi energi untuk BBM sebesar Rp 71,8 triliun dalam APBN 2022. "Pemberian subsidi yang sangat besar ini bukti kehadiran negara di tengah l