DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Staf Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin menyatakan bahwa menteri yang melakukan manuver untuk pencalonan Capres pada pemilu 2024 tidak masalah.
Hal itu dinyatakannya melalui akun twitternya @AliNgabalinNew dengan mengunggah video penjelasannya.
Dalam video yang diunggah dari akun TikTok, desakan agar Presiden Jokowi memecat menteri tak melihat etika dan regulasi yang tahapannya sedang disiapkan oleh KPU.
"Anda boleh memberikan penilaian sesuka hati aja, tetapi yang punya kewenangan untuk memberikan reward dan punishment itu adalah Presiden Joko Widodo," kata Ngabalin dalam video TikTok yang diunggah di akun twitter @AliNgabalinNew pada Minggu, 15 Mei 2022.
Dalam cuitannya Ali Ngabalin mengatakan bahwa Jokowi sangat paham siapa calon Presiden terbaik dan tahu cara mempersiapkannya.
"JOKOWI, sangat paham siapa calon Presiden terbaik utk masa depan BANGSA & NEGERI ini. Sebagai pemimpin negara yg hebat di mata dunia beliau tahu cara mempersiapkannya.#IkutPilihanJokowi," cuitan Ngabalin.
Ia juga tak mengelak bahwa ada menteri yang bermanuver untuk pencalonan Capres Pemilu 2024.
Bahkan Ngabalin menyebut dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, para menteri juga punya hak memilih dan dipilih.
"Berhak juga mempersiapkan diri menjadi calon presiden, wakil presiden. Di mana salahnya? Sepanjang tugas dan tanggung jawab beliau tidak terganggu." ujar Ngabalin dalam videonya.
Dalam cuitannya Ngabalin sepertinya justru memberikan semangat para rekannya, menteri yang melakukan manuver.
"Jangan kasih kendor bro. Masyarakat terus membutuhkan pelayanan maksimal," kata Ngabalin.
Dengan alasan tersebut Ngabalin justru melontarkan tegurannya pada desakan agar Jokowi memecat menteri yang melakukan manuver untuk Pemilu 2024.
"Kenapa Anda justru mengambil hak-hak presiden dalam mengusulkan, mendesak menteri untuk dipecat," protes Ngabalin.
Ngabalin juga mengecam desakan presiden untuk memecat menterinya.
"Anda boleh memberikan penilaian sesuka hati aja, tetapi yang punya kewenangan untuk memberikan reward dan punishment itu adalah Presiden Joko Widodo," pungkas Ngabalin.[Democrazy/tangsel]
