DEMOCRAZY.ID - Ratusan guru kontrak dan Kepala Sekolah dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, menyatakan mogok mengajar sejak 13 Mei 2022. Mereka mogok kerja usai lima hal yang menjadi tuntutannya kepada pemerintah tidak dipenuhi. Salah satunya, gaji para guru yang belum dibayar selama tiga bulan di tahun 2021. Ketua PGRI Kabupaten Teluk Bintuni Simon Kambia membenarkan aksi mogok mengajar merupakan pilihan terakhir ratusan guru kontrak bersama PGRI. Ia mengatakan lima poin tuntutan dalam aksi mogok mengajar itu menyangkut tunggakan tiga bulan gaji guru kontrak di tahun 2021 dan ketidakjelasan penetapan surat keputusan bagi guru kontrak baru tahun 2022. PGRI bersama guru kontrak, kata dia, juga mempertanyakan status guru PPPK tahun 2021 karena beberapa daerah di Papua Barat telah sampai pada tahapan penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP). “Kami juga ingin mendorong adanya keseriusan pengurusan guru yang telah dinyatakan lolos PPP
DEMOCRAZY.ID - Ratusan guru kontrak dan Kepala Sekolah dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, menyatakan mogok mengajar sejak 13 Mei 2022. Mereka mogok kerja usai lima hal yang menjadi tuntutannya kepada pemerintah tidak dipenuhi. Salah satunya, gaji para guru yang belum dibayar selama tiga bulan di tahun 2021. Ketua PGRI Kabupaten Teluk Bintuni Simon Kambia membenarkan aksi mogok mengajar merupakan pilihan terakhir ratusan guru kontrak bersama PGRI. Ia mengatakan lima poin tuntutan dalam aksi mogok mengajar itu menyangkut tunggakan tiga bulan gaji guru kontrak di tahun 2021 dan ketidakjelasan penetapan surat keputusan bagi guru kontrak baru tahun 2022. PGRI bersama guru kontrak, kata dia, juga mempertanyakan status guru PPPK tahun 2021 karena beberapa daerah di Papua Barat telah sampai pada tahapan penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP). “Kami juga ingin mendorong adanya keseriusan pengurusan guru yang telah dinyatakan lolos PPP