DEMOCRAZY.ID - Hasil survey Indikator Politik Indonesia menunjukkan responden yang berjumlah 62,9 persen semakin takut menyampaikan pendapat dengan mencemaskan akan terkena UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan adanya hal ini, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut adanya ketakutan menyampaikan pendapat menjadi salah satu bukti bahwa rezim ini mulai mendekati otoriter dimana kebebasan berpandapat seolah dibatasi dengan undang-undang tertentu. “Ini bukti bahwa pemerintahan ini makin atau kian otoriter, jadi ini adalah warning untuk kita semua bukan malasah benci tidak benci tapi ini adalah cara kita menjaga agar negara kita tidak jatuh kepada jurang otoritarianisme, itu bahaya sekali,” kata Refly Harun, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun Official, Senin 4 April 2022. Dia mengatakan salah satu ciri negara otoriter adalah masyarakat semakin takut dan tidak nyaman ketika ingin menyampaikan kritik kepada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Menurutnya ke
DEMOCRAZY.ID - Hasil survey Indikator Politik Indonesia menunjukkan responden yang berjumlah 62,9 persen semakin takut menyampaikan pendapat dengan mencemaskan akan terkena UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan adanya hal ini, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut adanya ketakutan menyampaikan pendapat menjadi salah satu bukti bahwa rezim ini mulai mendekati otoriter dimana kebebasan berpandapat seolah dibatasi dengan undang-undang tertentu. “Ini bukti bahwa pemerintahan ini makin atau kian otoriter, jadi ini adalah warning untuk kita semua bukan malasah benci tidak benci tapi ini adalah cara kita menjaga agar negara kita tidak jatuh kepada jurang otoritarianisme, itu bahaya sekali,” kata Refly Harun, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun Official, Senin 4 April 2022. Dia mengatakan salah satu ciri negara otoriter adalah masyarakat semakin takut dan tidak nyaman ketika ingin menyampaikan kritik kepada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Menurutnya ke