DEMOCRAZY.ID - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri berbicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden belum tentu benar. Pasalnya, menurut dia, Jokowi tidak tegas menolak masa jabatannya diperpanjang. "Hati-hati dengan pernyataan Presiden Jokowi belum tentu itu benar," ujar Azyumardi dalam diskusi daring bertajuk Politisasi Desa Dalam Perspektif Etika Pemerintahan, Sabtu (9/4/2022). Dia meminta publik harus mengantisipasi manuver-manuver yang dilakukan elite penguasa. Beberapa waktu lalu pun, setelah Jokowi menyatakan taat, tunduk, dan patuh terhadap konstitusi, manuver politik terus terjadi, seperti muncul dukungan Jokowi tiga periode dalam acara Silaturahmi Nasional Kepala Desa di Istora Senayan Jakarta pada Selasa (29/3/2022). Dia menilai, dukungan para kepala desa kepada Jokowi itu jelas merupakan bentuk politisasi. Hal itu juga melanggar fatsun politik k
Prof Azyumardi Azra: Hati-hati, Pernyataan Jokowi Larang Menteri Soal Tiga Periode Belum Tentu Benar!
April 09, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri berbicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden belum tentu benar. Pasalnya, menurut dia, Jokowi tidak tegas menolak masa jabatannya diperpanjang. "Hati-hati dengan pernyataan Presiden Jokowi belum tentu itu benar," ujar Azyumardi dalam diskusi daring bertajuk Politisasi Desa Dalam Perspektif Etika Pemerintahan, Sabtu (9/4/2022). Dia meminta publik harus mengantisipasi manuver-manuver yang dilakukan elite penguasa. Beberapa waktu lalu pun, setelah Jokowi menyatakan taat, tunduk, dan patuh terhadap konstitusi, manuver politik terus terjadi, seperti muncul dukungan Jokowi tiga periode dalam acara Silaturahmi Nasional Kepala Desa di Istora Senayan Jakarta pada Selasa (29/3/2022). Dia menilai, dukungan para kepala desa kepada Jokowi itu jelas merupakan bentuk politisasi. Hal itu juga melanggar fatsun politik k