DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Tenaga ahli utama kantor staf presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, semua pembantu presiden baik para menteri pun lara staf di Istana, tidak pernah inginkan jabatan presiden 3 periode.
Menurut Ngabalin, semua pembantu memiliki pandangan dan sikap yang sama dengan Presiden Joko Widodo. Yakni setia dan tunduk pada konstitusi.
"Tidak ada satupun pembantu Presiden, baik para menteri, baik kami-kami yang ada di Kantor Staf Presiden atau yang ada di lingkungan Istana ini, yang tidak keluar dari jalur atau tidak offside, atau mungkin berbeda dengan sikap pikiran dan pandangan dengan Bapak Presiden Joko Widodo," ujar Ali Ngabalin kepada wartawan, Jumat 1 April 2022.
Dia mengatakan, semua pembantu presiden berjalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.
"Semua tunduk dan patuh kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, sesuai dengan konstitusi negara," katanya.
Kata Ngabalin, sudah berulang kali Presiden Jokowi menegaskan akan setiap pada konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden hanya 2 periode.
"Undang-undang tidak mengatur tentang penundaan, undang-undang tidak mengatur tentang perpanjangan waktu masa dinas presiden, dan undang-undang juga mengatur tunduk dan patuh, itu yang dilakukan Bapak Presiden terkait dengan periode beliau dalam pemerintahan ini, dua periode," katanya.
Ali Ngabalin justru menuding pihak-pihak yang terus mengangkat isu 3 periode karena sedang mencari panggung politik.
"Jadi kalau ada pihak-pihak yang terus mengangkat masalah ini, justru kami mencurigai, kami tidak menuduh, tapi kami mencurigai, justru ada yang menggunakan momentum ini sebagai panggung dalam politik mereka, dalam politik partai yang sedang dipakai untuk terus mencari panggung dalam suasana seperti ini," kata Ngabalin.
Diketahui, setidaknya 3 Menteri di pemerintahan Jokowi yang mengangkat perpanjang masa jabatan persiden atau penundaan pemilu 2024.
Isu pertama dikemukakan oleh Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia. Bahlil sendiri sudah dua kali berbicara ke media terkait penundaan pemilu 2024. Alasannya demi investasi.
Berikutnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Patai Golkar. Airlangga klaim, penundaan pemilu adalah aspirasi pengusaha.
Berikutnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim punya big data netizen yang mendukung penundaan pemilu 2024.
Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri mengakui akan tetap patuh pada konstitusi.
"Yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," ujar Presiden Jokowi. [Democrazy/fin]
