DEMOCRAZY.ID - Front Nasional Pancasila Penyelamat Negara (FNPPN) menilai oligarki di Indonesia makin brutal dan menjurus kriminal. Nurman Diah, salah seorang deklarator Front Nasional Pancasila mengatakan oligarki mengatur semua elemen pemerintahan dari eksekutif, legislatif dan yudikatif (Mahkamah Konstitusi). Pemerintah melanggar banyak peraturan dan undang-undang. “DPR memfasilitasi pembuatan undang-undang yang bertentangan dengan UUD. Semua itu dijaga oleh Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan pelanggaran UUD. Yang mengatur di belakang semua itu adalah oligarki yang lapar dan buas,” tegas Nurman Diah, Rabu (27/4/2022). Putra dari tokoh pers sekaligus tokoh pemuda pejuang dan saksi sejarah Proklamasi 17-8-1945 BM Diah ini, mengatakan Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyebut hukum bisa dibeli, tinggal menentukan pasal-pasal yang menguntungkan. “Sepertinya yang bersangkutan tidak berdaya menghadapi oligarki. Oleh karena itu, tidak heran lahir undang-undang kontroversial dan
DEMOCRAZY.ID - Front Nasional Pancasila Penyelamat Negara (FNPPN) menilai oligarki di Indonesia makin brutal dan menjurus kriminal. Nurman Diah, salah seorang deklarator Front Nasional Pancasila mengatakan oligarki mengatur semua elemen pemerintahan dari eksekutif, legislatif dan yudikatif (Mahkamah Konstitusi). Pemerintah melanggar banyak peraturan dan undang-undang. “DPR memfasilitasi pembuatan undang-undang yang bertentangan dengan UUD. Semua itu dijaga oleh Mahkamah Konstitusi untuk melanggengkan pelanggaran UUD. Yang mengatur di belakang semua itu adalah oligarki yang lapar dan buas,” tegas Nurman Diah, Rabu (27/4/2022). Putra dari tokoh pers sekaligus tokoh pemuda pejuang dan saksi sejarah Proklamasi 17-8-1945 BM Diah ini, mengatakan Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyebut hukum bisa dibeli, tinggal menentukan pasal-pasal yang menguntungkan. “Sepertinya yang bersangkutan tidak berdaya menghadapi oligarki. Oleh karena itu, tidak heran lahir undang-undang kontroversial dan