Breaking

logo

04 April 2022

Eks Menteri Buka Jejak Digital Jokowi: Dulu Sebut BLT Tak Mendidik Rakyat, Kini Malah Salurkan Rp300 Ribu ke Rakyat

Eks Menteri Buka Jejak Digital Jokowi: Dulu Sebut BLT Tak Mendidik Rakyat, Kini Malah Salurkan Rp300 Ribu ke Rakyat

Eks Menteri Buka Jejak Digital Jokowi: Dulu Sebut BLT Tak Mendidik Rakyat, Kini Malah Salurkan Rp300 Ribu ke Rakyat

DEMOCRAZY.ID - Jejak digital Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak memberikan bantuan langsung tunai atau program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kembali dibuka. 


Saat itu Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai wakilnya. 

 

Jokowi menegaskan, BLSM sebagai kompensasi penaikan harga BBM bersubsidi tidak mendidik rakyat.


Kompensasi sebaiknya diberikan dalam bentuk bantuan dana kepada usaha-usaha produktif, misalnya usaha kecil dan usaha rumah tangga.

 

"Saya dari dulu emang engga senang bantuan tunai, kalau bisa diberikan buat usaha produktif. Dari dulu saya ngga setuju BLT, yang balsem (BLSM) ini juga, semuanya," kata Jokowi dalam potongan video yang beredar. 

 

Video lawas pernyataan Jokowi ini salah satunya dibagikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo di akun Twitter-nya, @KRMTRoySuryo2, Senin, 4 April. 

 

Roy menyindiri konsistensi sikap Jokowi yang berubah drastis saat memberikan kompensasi Rp300 ribu atas kenaikan harga minyak goreng di pasaran.

 

"Selain Video Resmi dari Akun Admin RI-1 ini, beredar lagi Tayangan lama ketika Gubernur DKI Jkt (saat itu) menyatakan TIDAK SETUJU dgn BLT, BSLM, dsb Itulah JEJAK DIGITAL, Jadi memang Video tsb ASLI, sesuai METADATA diambilnya hari Senin 17 Juni 2013 di Balaikota DKI Jkt. AMBYAR," sindir Roy.



Dalam pengumuman yang digelar pada Jumat lalu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah sudah menetapkan besaran BLT minyak goreng adalah senilai Rp300 Ribu kepada setiap penerima untuk tiga bulan.

 

Pemberian tersebut dijadwalkan bakal dirapel dalam satu kali penyaluran mulai April ini. 


Adapun, sasaran yang dituju sekitar 20,5 juta warga yang masuk ke dalam daftar penerima bantuan pangan nontunai dan program keluarga harapan. [Democrazy/voi]