Din Syamsuddin Sebut Ada Menteri 'Pangkal Kegaduhan' Sengaja Main-main Dengan Konstitusi, Siapa?

DEMOCRAZY.ID - Isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode masih menjadi pembahasan hangat di masyarakat.  Aksi demo di sejumlah daerah pada 11 April 2022, juga menutut agar tidak ada penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, dua hal itu jelas melanggar konstitusi, mata air atau pangkalnya harus dihentikan. "Seperti penundaan pemilu dan tiga periode itu jelas melanggar konstitusi. Seharusnya mata airnya pangkalnya itu dihentikan," kata Din Syamsuddin ditemui usai ceramah Masjid Kampus UGM, Selasa (12/4). Din juga menyinggung soal pejabat dan menteri yang banyak berbicara soal penundaan pemilu.  Menurutnya, pernyataan itu lah yang justru menimbulkan kegaduhan. "Jangan ada pejabat pemerintah, menteri, ya Menko Investasi secara bebas. Ini kan pangkalnya kegaduhan ini," katanya. Menurut Din, harusnya akar masalah ini dipotong.  Akan tetapi, presiden malah menambah jab