Breaking

logo

04 April 2022

Dicecar Habis DPR Soal Dukungan APDESI Jokowi 3 Periode, Dalih Mensesneg: Itu di Luar Pengetahuan Kami

Dicecar Habis DPR Soal Dukungan APDESI Jokowi 3 Periode, Dalih Mensesneg: Itu di Luar Pengetahuan Kami

Dicecar Habis DPR Soal Dukungan APDESI Jokowi 3 Periode, Dalih Mensesneg: Itu di Luar Pengetahuan Kami

DEMOCRAZY.ID - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, mengatakan adanya soal dukungan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) terhadap Presiden Joko Widodo jabat 3 periode itu di luar pengetahuan pemerintah.


Hal itu disampaikan Pratikno saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2022).


Awalnya Pratikno dicecar oleh para anggota komisi II DPR yang hadir dalam rapat soal adanya dukungan APDESI terhadap perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.


Salah satunya Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDIP, Ihsan Yunus. 


Ia menyinggung soal adanya dukungan sejumlah asosiasi terbaru Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang menyatakan mendukung Presiden Jokowi 3 periode.


"Untuk pak Mensesneg, ini juga kembali lagi ke masalah deklrasi-deklrasi untuk dukungan 3 periode yang dilakukan asosiasi-asosiasi pemerintah desa, ini harus kami tanyakan," kata Yunus.


Menurut Ihsan, fungsi Sesneg adalah dukungan teknis, administrasi dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga daerah. 


Ia menilai soal APDESI menjadi ranahnya Sesneg.


"Ini berarti di tempat bapak, apakah ini memang sudah pernah dibahas? Bagaimana bapak melihat isu ini? Bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua," tuturnya.


Menanggapi hal itu, Pratikno mengatakan, memanng pada saat Presiden Jokowi hadir dalam acara Silatnas APDESI ia turut mendapingi.


Namun pada saat di dalam acara tidak ada sama sekali deklarasi dukungan 3 periode yang disampaikan APDESI.


"Perlu kami tegaskan waktu pak presiden ada di ruang tersebut tidak ada pernyataan deklarasi apapun jadi kalaupun ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami karena kami memang statusnya diundang dan deklarasi yang dilakukan yang kami baca di media itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat," katanya. [Democrazy/suara]