DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Timur, Yohana Tiko, mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan memperparah kondisi sumber air dan mengancam kawasan lindung di konservasi Teluk Balikpapan.
Menurutnya, dari proyeksi luas IKN sebesar 256 hektar, kawasan itu sudah mengalami kesulitan air akibat usaha ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara.
Namun pada saat yang sama, pemerintah dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak membuat solusi atas potensi kekeringan dan krisis air bersih di IKN Nusantara.
"Dalam luasan 256 ribu hektare itu sudah mengalami krisis air karena hadirnya investasi ekstraktif. Ada perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, itu sudah mengalami krisis air saat ini," paparnya dalam diskusi bertajuk 'Ibu Kota Baru dan Masa Depan Jakarta', Jumat (18/3).
"Mereka sendiri yang mengatakan begitu. Tapi di dalam KLHS ini, tidak ada jawabannya, bagaimana mereka mengatasi itu," pungkas Yohana.
Yohana pun mempertanyakan pertimbangan pemerintah untuk menciptakan sumber mata air di IKN Nusantara.
Padahal KLHS yang dikeluarkan tahun 2019 itu sudah memuat risiko pencemaran air, kekeringan, dan perubahan iklim mikro.
"Jadi, tidak hanya koalisi [masyarakat sipil] yang bilang bahwa ini akan memperparah sumber krisis air. Tetapi juga dalam kajian KLHK itu yang menyatakan berpotensi kekeringan ketika tidak menemukan cara-cara untuk menghadirkan sumber air," jelas Yohana.
Menurut Walhi, saat ini saja warga Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), hanya mendapat pasokan air dari sungai kecil yang sudah keruh.
Air itu kemudian dibendung lagi ke dalam Bendungan Sepaku Semoi yang direncanakan akan menjadi sumber mata air di IKN Nusantara.
"Jadi kondisinya masyarakat sudah mengalami krisis air di kawasan ring 1 terutama sampai di ring 3," papar Yohana.
Bahkan, untuk konsumsi air sehari-hari seperti air minum dan memasak, warga mesti membeli air bersih dari penyedia layanan yang ada.
"Mereka sulit mendapatkan air, mereka mendapatkan air dari sumur bor, beli, kemudian dari anak sungai dan air hujan. Hanya itu yang bisa mereka manfaatkan," sambungnya.
Berdasarkan UU 3/2022, Kawasan IKN akan mencaplok sebagian wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Cakupan wilayah IKN Nusantara mencapai 256.142 hektare, di mana Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang berada di Kecamatan Sepaku akan seluas 6.671 ha. [Democrazy/cnn]
