-->

Breaking

logo

13 Maret 2022

Wacana Tunda Pemilu 2024, Pakar: Istana Terbelah Jadi Dua Kubu, Poros Luhut dan Poros PDIP

Wacana Tunda Pemilu 2024, Pakar: Istana Terbelah Jadi Dua Kubu, Poros Luhut dan Poros PDIP

Wacana Tunda Pemilu 2024, Pakar: Istana Terbelah Jadi Dua Kubu, Poros Luhut dan Poros PDIP

DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan Istana terbelah menjadi dua kubu antara poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dalam wacana penundaan Pemilu 2024.


Menurutnya, situasi tersebut terlihat dari respons yang telah disampaikan sejumlah tokoh setelah wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, beberapa pekan lalu.


"Ada terbelah antara PDIP dan Luhut," kata Ujang saat dihubungi, Minggu (13/3).


Namun begitu, dia menengarai, sikap terbelah yang tampil di publik saat ini tak berlaku dalam wacana lain, yakni amendemen Undang Undang Dasar 1945.


Menurutnya, kedua poros bisa saja menyetujui amendemen konstitusi untuk mengubah periodisasi masa jabatan presiden menjadi tiga periode.


Ujang berkata, langkah itu dilakukan untuk membuka peluang Jokowi maju kembali sebagai calon presiden di Pemilu 2024.


"Mereka punya skenario Jokowi tiga periode, di mana Jokowi nanti tetap jadi kontestan. Ini pintu masuknya dari amendemen, mau masuk PPHN [Pokok-pokok Haluan Negara]," katanya.


Dia menambahkan, PDIP kemungkinan akan setuju dengan usulan ini jika Jokowi menawarkan Puan untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya.


Terkait skenario tiga periode ini, Presiden Jokowi sebelumnya telah menegaskan menolak menjabat presiden selama tiga periode. 


"Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021, 'Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama," kata juru bicara presiden kala itu, Fadjroel Rachman, September 2021.


PDIP juga menyatakan penolakan serupa. Pada Juni 2021, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyatakan partainya hanya menginginkan amandemen terbatas UUD 1945 terkait GBHN. 


Ia tak mau amandemen tersebut turut menyentuh masa jabatan presiden.


"Kalau dari gagasan dan sikap PDIP jelas sekali bahwa gagasan kami amandemen terbatas tidak melebar kemana-mana, hanya menambah satu ayat di Pasal 3 UUD 1945, yaitu MPR diberikan wewenang untuk menetapkan haluan pembangunan nasional," ujarnya.


Isu tiga periode mereda kemudian disusul wacana penundaan pemilu yang salah satunya dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. 


Baru-baru ini, Luhut menimpali wacana tersebut. Dia mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. 


Namun, hal itu berbanding terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.


Dia juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. 


Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.


Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.


"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," klaim dia, dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).


PDIP kembali menegaskan menolak wacana penundaan pemilu. Politikus Rizal Ramli bahkan menyebut Luhut sedang menguji kesabaran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait wacana penundaan Pemilu 2024.


"Teman saya Pak Luhut masih ngotot aja itu, saya lihat dia ngetes, menguji Mbak Mega aja itu. Mbak Mega bilang enggak boleh ada perpanjangan. Pak Luhut masih ngeyel, masih keukeuh. Ini kayaknya menantang kesabaran Mbak Mega. Saya bilang ke Pak Luhut, hati-hati," ujar Rizal, di Ponpes Bani Abdul Hanan, Serang, Banten, Sabtu (12/3). [Democrazy/cnn]