DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengungkapkan pemerintah memilih jalan penyediaan kesejahteraan untuk menyelesaikan masalah kekerasan di Papua.
"Kita tetap mengutamakan kesejahteraan tapi masalah pengamanan kita juga pada tahapan defensif, tapi defensif yang dinamis tidak statis," kata Wapres Ma'ruf Amin di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (11/3).
"Yang kita harus pentingkan bagaimana tidak ada korban. Tidak ofensif tapi tidak terjadi korban. Kita lakukan langkah-langkah perlindungan terhadap masyarakat supaya tidak terjadi lagi ini," imbuhnya.
Selain itu, Ma'ruf yang juga Ketua Dewan Pengarah Tim Percepatan Pembangunan Papua itu mengatakan pemerintah juga sudah membangun dialog dengan berbagai pihak.
"Kita sudah dialog semua kalangan untuk menyelesaikan permasalahan tapi (cara) kita adalah kesejahteraan, bagaimana agar masyarakat Papua sejahtera dan langkah kedua bagaimana masyarakat aman, tidak terjadi lagi seperti kemarin itu, akan ada langkah-langkah berikutnya," katanya.
Persoalan Papua diketahui tak juga menunjukkan titik terang penyelesaian.
Warga sipil pun tak luput dari berbagai kekerasan, baik yang dilakukan kelompok milisi Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun aparat.
Kekinian, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Amnesty International Indonesia (AII) mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta Pusat untuk membicarakan persoalan di bumi Indonesia Timur tersebut, Jumat (11/3) siang.
Direktur AII Usman Hamid. Usman mengatakan digelar mulai pukul 14.30 WIB di Kantor Komnas HAM.
"Ada agenda audiensi dengan MRP di Komnas HAM. Berkaitan dengan persoalan Papua," ujarnya ketika dikonfirmasi, Jumat (11/3) siang.
Usman mengatakan, salah satu topik audiensi tersebut berkaitan dengan rencana pemekaran provinsi di Papua.
Selain itu, pihaknya juga membahas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.
"Dugaan pelanggaran HAM di Papua yg disebut oleh PBB, kasus pembunuhan terakhir dan pemekaran Provinsi Papua," sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Provinsi Papua bakal dimekarkan menjadi enam wilayah administrasi.
Namun, rencana tersebut belum final. Enam provinsi yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru itu antara lain Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.
Rencana pemekaran mengacu pada pada Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021.
Pemekaran diklaim untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat OAP.
Namun, rencana itu ditentang sebagian elemen masyarakat Papua, termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP), karena merasa tak pernah dilibatkan dalam rencana tersebut.
Gelombang protes juga terjadi di pelbagai wilayah di Indonesia.
Sebelumnya aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di wilayah Wamena pada Kamis (10/3) kemarin.
Kekinian, aksi protes juga terjadi di Kantor Kemendagri Jakarta Pusat, Jumat. [Democrazy/cnn]
