-->

Breaking

logo

30 Maret 2022

Prajurit TNI Berjatuhan Jadi Korban KKB, Respons Mahfud MD: Kondisi Papua Itu Sebenarnya Normal Saja

Prajurit TNI Berjatuhan Jadi Korban KKB, Respons Mahfud MD: Kondisi Papua Itu Sebenarnya Normal Saja

Prajurit TNI Berjatuhan Jadi Korban KKB, Respons Mahfud MD: Kondisi Papua Itu Sebenarnya Normal Saja

DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menerangkan soal situasi di Papua yang kini tengah dalam sorotan.


Mahfud menyatakan bahwa saat ini kondisi di Papua dalam status normal dan tidak darurat.


“Saudara harus memahami bahwa sebenarnya hal-hal seperti ini sudah lama terjadi, tetapi ini memang menjadi berita karena sekarang ada pendekatan baru, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan territorial,” kata Mahfud di Kampus IPDN, Kabupaten Sumedang, Rabu (30/3).


“Kondisi Papua itu sebenarnya normal saja,” tambahnya.


Menurut Mantan Ketua MK itu, situasi normal di Papua ini dilihat dari tidak banyaknya jumlah senjata ilegal yang dirampas oleh petugas keamanan di Papua.


Di sisi lain, sambung Mahfud, jumlah senjata yang dirampas oleh petugas justru marak ditemukan di provinsi besar, seperti DKI Jakarta, Aceh hingga Jawa Tengah yang selama ini dinilai aman.


Katanya, dalam setahun jumlah senjata ilegal yang diamankan di Papua berjumlah 111.


“Dalam setahun tuh senjata yang berhasial dirampas karena ilegal 111 senjata atau pucuk, katanya di sana tidak aman. Sementara di tempat yang aman seperti Maluku, Aceh, Jakarta, dan Jateng itu ratusan, bahkan ribuan senjata. Itu berarti di tempat yang aman saja senjatanya banyak,” jelasnya.


“Maka dari itu dilakukan pendekatan territorial atau diasumsikan Papua itu normal, bukan darurat,” sambungnya.


Dalam situasi yang dianggap normal ini, Mahfud menyatakan pemerintah bakal melakukan pendekatan kesejahteraan dengan mekanisme pertahanan dan pengamanan secara teritorial.


Nantinya, pemerintah pusat akan memberikan porsi lebih kepada pemerintah teritorial.


“Kemudian, dananya sudah dibesarkan dan sebagainya. Itu yang sekarang sedang kami lakukan, kami juga sedang membicarakan soal santunan terhadap warga sipil yang menjadi korban, tetapi nanti lah itu semuanya masih dalam proses,” ucapnya. [Democrazy/fajar]