-->

Breaking

logo

11 Maret 2022

Ngeyel, PKB Ngotot Pemilu 2024 Ditunda Karena Konstitusi Tidak Mengatur dan Bukan Barang Haram

Ngeyel, PKB Ngotot Pemilu 2024 Ditunda Karena Konstitusi Tidak Mengatur dan Bukan Barang Haram

Ngeyel, PKB Ngotot Pemilu 2024 Ditunda Karena Konstitusi Tidak Mengatur dan Bukan Barang Haram

DEMOCRAZY.ID - PKB tampaknya masih ngeyel untuk penundaan Pemilu 2024. 


Wakil Ketua Umum  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid tetap berkeinginan Pemilu 2024 ditunda.


Ia mengatakan, partainya sedang mendalami apakah hal itu bisa akan menjadi kehendak rakyat dan bisa dilaksanakan.


''PKB akan melakukan pengkajian untuk.mendalami wacana ini,'' kata Jazilul Fawaid, Jumat (11/3/2022).


Jazilul juga mengatakan akan mengundang akademisi dan pakar baik yang pro maupun kontra untuk mendiskusikan kemungkinan penundaan pemilu ini. PKB akan menilai wacana ini secara ilmiah.


''Kita akan mencari masukan dari para tokoh dan akademisi untuk dikaji secara ilmiah agar penundaan pemilu itu jangan dianggap barang haram,'' katanya.


Gus Jazail menegaskan, Indonesia punya pengalaman menunda dan mempercepat pemilu. Konstitusinya yang dipakai tetap yang sama dengan yang sekarang.


Terlebih lagi konstitusi tidak mengatur jika terjadi bencana nasional untuk menggeser pemilu 5 tahunan. Mestinya hal itu juga diatur dalam konstitusi.


''Kita juga kan nggak tahu apakah tahun 2024 nanti akan terjadi serangan pandemi  seandainya pada 2024 ada bom pandemi virus yang entah darimana," tegasnya.


Ia memyebut, kalau pemilu dilaksanakan seperti yang telah diputuskan DPR dan pemerintah pada Pebruari 2024, kemungkinan akan terjadi chaos.


''Inilah yang saya ingin tanyakan ke para pakar. Apa perlu dilakukan amanden untuk.mengatur konstitusi pemilu kita. Sebab saya pikir akan lebih chaos kalau kita tidak atur lebih awal,'' katanya.


Menurut Gus Jazil, selama tidak ada pasal yang menjelaskan dan mengatur masalah itu akan berakibat chaos.


Berbeda dengan anggota  Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan partainya tetap menolak adanya penundaan dan perpanjangan masa jabatan presiden. [Democrazy/ktm]