DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju kembali berembus.
Presiden Joko Widodo disebut-sebut bakal mengubah peta kursi menteri di pemerintahannya akhir bulan ini.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo memprediksi, jika benar ada reshuffle, setidaknya terdapat tiga menteri yang berpotensi dicopot Jokowi, yakni Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
Ketiganya belum lama ini membuat kegaduhan karena satu dan lain hal.
"Jadi menurut saya, kalaupun ada yang dicopot ya kira-kira menteri itu," kata Kunto, Selasa (22/3/2022).
Sebagaimana diketahui, Mendag baru-baru ini menuai kontroversi terkait langka dan mahalnya harga minyak goreng.
Dia banjir kritik lantaran mengaku tak bisa mengontrol keberadaan mafia minyak.
Sementara itu, Menaker pada pertengahan Februari lalu didemo kaum buruh lantaran menerbitkan peraturan baru mengenai dana jaminan hari tua (JHT) yang baru bisa dicairkan di usia 56 tahun.
Lalu, Menag belum lama ini menuai sorotan warganet karena mengeluarkan pernyataan kontroversial yang dianggap membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing.
Namun demikian, menurut Kunto, reshuffle merupakan hak prerogatif atau kewenangan penuh presiden.
Meski kinerja menteri-menteri tersebut dinilai kurang baik oleh publik, belum tentu mereka yang bakal dicopot Jokowi.
"Ada misalnya menteri yang menurut kita oke-oke saja ternyata dicopot itu ada, apalagi kalau ada konflik di belakang layar yang kita nggak tahu di publik," ujar Kunto.
Menurut Kunto, perombakan kabinet juga tak lagi bisa dikaitkan dengan pengelompokan menteri asal partai politik atau nonparpol.
Dia menilai, Jokowi lebih mempertimbangkan faktor untung rugi dalam mengutak-atik kabinetnya.
Mereka yang berjasa di pemerintahan lebih punya peluang untuk bertahan lama di kabinet, begitupun sebaliknya.
Kunto berpandangan, sulit untuk menebak hitung-hitungan Jokowi perihal peta politik pemerintahannya.
"Karena Pak Jokowi berkali-kali membuktikan ke publik bahwa semua prediksi pengamat ataupun analisis politik yang berusaha mengalkulasi secara rasional hitung-hitungan kursi menteri dan segala macamnya lebih banyak melesetnya," kata pengajar ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran itu. [Democrazy/kmp]
