-->

Breaking

logo

22 Maret 2022

Disebut Tukang Ngutang, Sri Mulyani Membalas: Nggak Ada Negara Yang Utangnya Serendah Kita!

Disebut Tukang Ngutang, Sri Mulyani Membalas: Nggak Ada Negara Yang Utangnya Serendah Kita!

Disebut Tukang Ngutang, Sri Mulyani Membalas: Nggak Ada Negara Yang Utangnya Serendah Kita!

DEMOCRAZY.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat suara soal tudingan tukang utang. Menurut dia, utang RI boleh dibilang rendah. 


Bahkan, ia menyebut tak ada yang lebih rendah dari utang Indonesia di antara negara anggota G20.


"India, AS, Prancis, Inggris, bahkan Jerman, sudah di atas 60 persen (rasio utang). Bahkan, ada yang 100 persen. Nggak ada yang utangnya serendah kita," ujarnya dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2022 bertema Percepatan Pemulihan Ekonomi Indonesia 2022, Selasa (22/3).


Diketahui, rasio utang RI terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat hingga mencapai 41 persen. 


Namun, Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, mengingatkan bahwa peningkatan utang untuk membiayai penanganan pandemi covid-19 di tengah penerimaan negara yang jatuh 18 persen.


"Kenapa penerimaan drop? Karena dunia usaha berhenti. Pak CT (Chairul Tanjung) merasa kan sebagai pengusaha dihadapkan dengan penerimaan turun dan ancaman kesehatan dan PHK. Ekonomi akan ambruk, sektor keuangan bisa krisis kalau tidak diberhentikan," ungkap Ani.


Karenanya, utang digunakan untuk menyetop ancaman terhadap ekonomi. 


Toh, rasio utang RI saat ini masih di bawah rasio yang diperbolehkan oleh undang-undang (UU), yaitu 60 persen. 


"Jadi, kita masih bisa berutang, tapi untuk menyelamatkan ekonomi sosial," tegasnya.


Sebelumnya, Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menyebut bahwa tingginya utang RI untuk membiayai belanja pemerintah yang semakin ekspansif untuk penanganan dampak pandemi covid-19, termasuk juga untuk infrastruktur, pendidikan, serta bantuan sosial (bansos).


Diketahui pada 2020 lalu, rasio utang awalnya direncanakan sebesar 29,7 persen, namun naik mencapai 39,4 persen terhadap PDB. Saat ini, utang tercatat lebih dari Rp6,625,43 triliun. [Democrazy/cnn]