DEMOCRAZY.ID - Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto, mengatakan wacana penundaan Pemilu 2024 mirip dengan ide presiden tiga periode. “Wacana ini kemasan lain dari upaya presiden tiga periode itu, intinya memperpanjang masa jabatan. Wacananya sudah ada sejak 13 Okotober 2019, ketika itu Surya Paloh bertemu dengan Prabowo,” ujar dia dalam diskusi virtual bertajuk ‘Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi’ pada Selasa, 1 Maret 2022. Menurut dia, keduanya saat itu menyepakati adanya amandemen UUD 1945, yang salah satunya adalah memunculkan wacana presiden tiga periode. Kemudian, muncul kembali pada Juni 2021, berlanjut pada September pada tahun yang sama, dan yang terbaru awal tahun ini. Namun, kata Wijayanto, dulu yang mewacanakan ide ini hanya beberapa orang, termasuk ormas, dan lembaga survei. Namun sekarang, Wijayanto mengatakan wacana ini diperluas oleh para petinggi partai di lingkaran kekuasaan.
Direktur LP3ES: Ide Penundaan Pemilu 2024 Hanya 'Kemasan Lain' Dari Presiden 3 Periode
Maret 02, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto, mengatakan wacana penundaan Pemilu 2024 mirip dengan ide presiden tiga periode. “Wacana ini kemasan lain dari upaya presiden tiga periode itu, intinya memperpanjang masa jabatan. Wacananya sudah ada sejak 13 Okotober 2019, ketika itu Surya Paloh bertemu dengan Prabowo,” ujar dia dalam diskusi virtual bertajuk ‘Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi’ pada Selasa, 1 Maret 2022. Menurut dia, keduanya saat itu menyepakati adanya amandemen UUD 1945, yang salah satunya adalah memunculkan wacana presiden tiga periode. Kemudian, muncul kembali pada Juni 2021, berlanjut pada September pada tahun yang sama, dan yang terbaru awal tahun ini. Namun, kata Wijayanto, dulu yang mewacanakan ide ini hanya beberapa orang, termasuk ormas, dan lembaga survei. Namun sekarang, Wijayanto mengatakan wacana ini diperluas oleh para petinggi partai di lingkaran kekuasaan.