DEMOCRAZY.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, memutuskan menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 149 desa pada tahun ini ke 2023. Menurut Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di Bangkalan, keputusan penundaan pilkades serentak itu karena beberapa pertimbangan. “Salah satunya karena anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pilkades serentak masih kurang sehingga kami memutuskan untuk menunda pilkades di Bangkalan tahun ini,” katanya, mengutip Antara Minggu 13/3/20220). Bupati menjelaskan bahwa pelaksanaan pilkades serentak di 149 desa itu membutuhkan anggaran sebesar Rp24 miliar. Namun, yang tersedia hingga kini baru R14 miliar. Oleh karena itu, pemkab perlu melakukan saving anggaran sehingga tidak memungkinkan apabila pilkades pada tahun ini. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa anggaran pemilihan kepala desa minim karena sebagian dana APBD untuk menangani pandemi Covid-19. Apalagi, kata Bupati, Bangkalan tercatat sebagai kabupaten deng
DEMOCRAZY.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur, memutuskan menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 149 desa pada tahun ini ke 2023. Menurut Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di Bangkalan, keputusan penundaan pilkades serentak itu karena beberapa pertimbangan. “Salah satunya karena anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pilkades serentak masih kurang sehingga kami memutuskan untuk menunda pilkades di Bangkalan tahun ini,” katanya, mengutip Antara Minggu 13/3/20220). Bupati menjelaskan bahwa pelaksanaan pilkades serentak di 149 desa itu membutuhkan anggaran sebesar Rp24 miliar. Namun, yang tersedia hingga kini baru R14 miliar. Oleh karena itu, pemkab perlu melakukan saving anggaran sehingga tidak memungkinkan apabila pilkades pada tahun ini. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa anggaran pemilihan kepala desa minim karena sebagian dana APBD untuk menangani pandemi Covid-19. Apalagi, kata Bupati, Bangkalan tercatat sebagai kabupaten deng