Sebut Bahlil Buta Sejarah dan Asbun, Pengamat: Ya Begitulah Kualitas Menterinya Jokowi

DEMOCRAZY.ID - Usulan pengusaha yang disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, soal penundaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024, tak memiliki dasar hukum yang jelas. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai, Bahlil telah offside atau keluar dari wewenang kerjanya sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM. "Bahlil menteri yang buta sejarah, UU bahkan konstitusi," kata Jerry, Rabu (12/1). Bahkan, Jerry berpendapat sikap Bahlil dan kawan-kawan pengusahanya tampak sedang memaksakan kehendak mereka supaya jabatan presiden diperpanjang. Padahal, soal jadwal Pemilu termasuk Pilpres sudah diatur di dalam konstitusi, tepatnya di dalam Pasal 22E UUD 1945 yang menegaskan independensi dan kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan jadwal pelaksanaan Pemilu Isi dari Pasal 22E UUD 1945 berbunyi, “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Ditegaskan lebih lan