DEMOCRAZY.ID - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul mengatakan bahwa melaporkan suatu perkara ke penegak hukum tidak bisa hanya berdasarkan informasi yang tidak jelas, tetapi harus memiliki bukti yang diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Demikian Ruhut Sitompul mengomentari laporan Ubedilah Badrun dan Adhie M Masardi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program Rosi di KOMPAS TV yang mengangkat tema Lapor Politisi Top ke KPK, Taktik Politik 2024? Kamis (13/1/2022). Ubedilah diketahui melaporkan dua putra Presiden Jokowi ke KPK, sementara Adhie M Masardi melaporkan sejumlah tokoh nasional yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas dugaan kasus korupsi e-KTP, kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kasus formula E dan Basuki Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk tujuh kasus dugaan kasus korupsi. Dia juga melaporkan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. “Katanya-katanya itu bu
PANAS! Ruhut Sitompul ke Ubedilah & Adhie M Masardi: Jangan Asal Ngebacot di Republik Ini!
Januari 14, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul mengatakan bahwa melaporkan suatu perkara ke penegak hukum tidak bisa hanya berdasarkan informasi yang tidak jelas, tetapi harus memiliki bukti yang diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Demikian Ruhut Sitompul mengomentari laporan Ubedilah Badrun dan Adhie M Masardi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program Rosi di KOMPAS TV yang mengangkat tema Lapor Politisi Top ke KPK, Taktik Politik 2024? Kamis (13/1/2022). Ubedilah diketahui melaporkan dua putra Presiden Jokowi ke KPK, sementara Adhie M Masardi melaporkan sejumlah tokoh nasional yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas dugaan kasus korupsi e-KTP, kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kasus formula E dan Basuki Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk tujuh kasus dugaan kasus korupsi. Dia juga melaporkan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. “Katanya-katanya itu bu