DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, mengusulkan keberadaan fraksi-fraksi di DPR RI dihapus. Alasannya, fraksi menjadi alat kepentingan politik ketua umum partai atau elit-elit politik lainnya, bukan berpikir untuk rakyat atau konstituen “Berbicara reformasi politik, menghapus fraksi di DPR diantara yang paling penting kita lakukan karena berbagai atau banyak alasan,” kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (13/1/2022). “Alasan pertama, tadi kita melihat agak mencemaskan bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif itu tidak nampak fungsinya,” sambungnya. Menurut Fahri, saat menjadi Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, dirinya diminta melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak masyarakat oleh partai sebelumnya, karena dipengaruhi oleh oligarki. Hingga akhirnya ia dipecat, lantaran memilih melawan. “Saya sendiri memiliki yurisprundensi, makanya waktu itu saya melawan kendali partai. Karena berpotensi mendistorsi k
Jadi Alat Kepentingan Ketum Parpol, Muncul Usulan Fraksi di DPR Dihapuskan
Januari 13, 2022
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, mengusulkan keberadaan fraksi-fraksi di DPR RI dihapus. Alasannya, fraksi menjadi alat kepentingan politik ketua umum partai atau elit-elit politik lainnya, bukan berpikir untuk rakyat atau konstituen “Berbicara reformasi politik, menghapus fraksi di DPR diantara yang paling penting kita lakukan karena berbagai atau banyak alasan,” kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (13/1/2022). “Alasan pertama, tadi kita melihat agak mencemaskan bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif itu tidak nampak fungsinya,” sambungnya. Menurut Fahri, saat menjadi Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, dirinya diminta melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak masyarakat oleh partai sebelumnya, karena dipengaruhi oleh oligarki. Hingga akhirnya ia dipecat, lantaran memilih melawan. “Saya sendiri memiliki yurisprundensi, makanya waktu itu saya melawan kendali partai. Karena berpotensi mendistorsi k