-->

Breaking

logo

10 Januari 2022

Bahlil Dukung Pilpres Ditunda 2027, Direktur PPI: Suka-suka Mereka Saja Negara Mau Diapakan!

Bahlil Dukung Pilpres Ditunda 2027, Direktur PPI: Suka-suka Mereka Saja Negara Mau Diapakan!

Bahlil Dukung Pilpres Ditunda 2027, Direktur PPI: Suka-suka Mereka Saja Negara Mau Diapakan!

DEMOCRAZY.ID - Pengusaha menginginkan pemilihan presiden (Pilpres) ditunda dari rencananya, yaitu pada tahun 2024 mendatang. 


Anehnya, usul tersebut disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda (BKPM) Bahlil Lahadalia.


Bahlil dikenal sebagai seoang pengusaha muda, sebelum dipilih Presiden Joko Widodo untuk duduk sebagai Kepala BKPM yang akhirnya diubah nomenklaturnya menjadi Menteri Investasi pada 9 April 2021 lalu.


Bahlil aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang akhirnya sampai ke puncuk pimpinan asosiasi ini, yaitu sebagai Ketua badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi periode 2015-2019.


Pernyataan Bahlil soal usul pengusaha terkait jadwal Pilpres disampaikan pada acara rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).


Dia menyampaikan alasan atas usul para pengusaha yang ingin agar Pilpres diundur untuk menjaga progam pemulihan usaha mereka yang sempat terdampak pandemi Covid-19 dua tahun belakangan ini.


Namun sayangnya, apa yang disampaikan Bahlil itu malah menjadi boomerang baginya. 


Ia mendapat kritik dari publik, yang salah satunya disampaikan pemerhati politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.


Adi memandang, keinginan para pengusaha terkait jadwal Pilpres jelas memiliki muatan politis. 


Sebabnya, perihal pelaksanaan Pemilu sudah diatur di dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.


Di dalam UU Pemilu, tepatnya pada Pasal 167 ayat (2) menyatakan bahwa "hari, tanggal. dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum)".


Di samping itu, KPU juga memiliki independensi atau kemandirian untuk menentukan jadwal pelaksanaan Pemilu, yakni diatur di dalam Pasal 22E Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri".


Akan tetapi, dengan adanya pernyataan Bahlil ini, Adi menyatakan, bukan tidak mungkin pengatur kebijakan di alam demokrasi sekarang ini, khususnya di Indonesia, diatur oleh segelintir pihak yang memiliki uang.


"Rakyat bisa apa sekarang kalau pengusaha sudah berkehendak," sindir Adi dalam sambungan telpon, Senin (10/1).


Karena itu, Adi agak geram dengan pernyataan Bahlil soal usul pengusaha untuk jadwal Pilpres. 


Dia memberikan satir yang seolah-olah mempersilakan para penguasaha untuk mengatur pesta demokrasi di Indonesia.


"Suka-suka pengusaha saja negara ini mau diapakan," tandasnya. [Democrazy/rmol]