Ada 'Orang Kaya' Rp11.000 T, Menkeu Pede Utang RI Bisa Lunas? | DEMOCRAZY News | Indonesian Political News -->

Breaking

logo

Rabu, 12 Januari 2022

Ada 'Orang Kaya' Rp11.000 T, Menkeu Pede Utang RI Bisa Lunas?

Ada 'Orang Kaya' Rp11.000 T, Menkeu Pede Utang RI Bisa Lunas?

Ada 'Orang Kaya' Rp11.000 T, Menkeu Pede Utang RI Bisa Lunas?

DEMOCRAZY.ID - Indonesia kini memiliki aset sebesar Rp 11.098 triliun yang dikelola oleh orang terkaya versi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban.


Total aset ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang hanya mencapai Rp 10.457 triliun. 


Pertumbuhan aset terjadi seiring dengan gencarnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.


Bila aset ini dimanfaatkan dengan baik, maka akan menambah penerimaan, khususnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 


Namun dampak lanjutannya juga akan muncul dalam perputaran ekonomi di masyarakat. Ini bisa menjadi modal untuk membayar utang di masa depan.


"Kalau belanja bagus, jadi infrastruktur bagus, SDM berkualitas buat Indonesia, ekonomi tumbuh pasti bisa bayar lagi utangnya. Termasuk SBSN pasti kita bisa bayar Insyaallah kembali dengan aman," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pekan lalu


Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa utang dilakukan karena memang Indonesia membutuhkannya. 


Seperti membangun fasilitas untuk dinikmati masyarakat. Memberikan batuan sosial, subsidi hingga membayar gaji pegawai negeri.


Sehingga, ia pun meminta masyarakat tidak hanya melihat dari nominal utang saja. 


Tapi juga perlu dilihat secara rinci penggunaan utang tersebut.


"Jadi sering yang dengar dari headline utang negara sudah Rp 6.000 apakah sudah aman? Dan tidak pernah liat neraca seluruhnya," jelasnya.


Menurutnya, apalagi selama pandemi Covid-19 pendapatan negara anjlok sedangkan belanja harus terus dilakukan bahkan diperbesar nilainya. 


Sebab, pemerintah juga menaikkan anggaran untuk belanja kesehatan, bantuan sosial, juga tunjangan bagi pegawai negeri dan TNI/Polri.


Oleh karenanya, mau tidak mau utang harus dilakukan, baik dari pinjaman luar negeri bahkan dengan penerbitan surat utang. 


Sebab, semua itu tak mampu dibiayai oleh APBN saja.


"Jadi itu buat kita sendiri dan sebagian utang yang ada nanti kita bayar lagi," pungkasnya. [Democrazy/cnbc]