DEMOCRAZY.ID - Presiden PKS Ahmad Syaikhu mempertanyakan sikap ngotot pemerintah yang tetap mengebut proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada saat pandemi COVID-19 masih terjadi. Menurut Syaikhu, saat ini masih ada ancaman potensi hadirnya ancaman gelombang ketiga pandemi. Diikuti tingkat kemiskinan yang semakin meningkat, pengangguran semakin banyak, jutaan UMKM tutup dan gulung tikar, serta peningkatan utang negara yang semakin tidak terkendali. Tetapi, tiba-tiba pemerintah tampak tergesa-gesa memaksakan kehendaknya untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). Syaikhu menjelaskan, RUU IKN ini tiba-tiba masuk merangsek dan menerabas tata aturan perundang-undangan MD3 dan Tata Tertib DPR RI dalam proses pembahasan. RUU IKN seolah-olah menjadi agenda besar bangsa yang tidak bisa menunggu waktu lama. "Presiden dan kabinetnya menjadikan RUU IKN sebagai agenda mendesak bangsa, mengalahkan agenda strategis bangsa yang lain seperti pemulihan ekonomi nas
DEMOCRAZY.ID - Presiden PKS Ahmad Syaikhu mempertanyakan sikap ngotot pemerintah yang tetap mengebut proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) pada saat pandemi COVID-19 masih terjadi. Menurut Syaikhu, saat ini masih ada ancaman potensi hadirnya ancaman gelombang ketiga pandemi. Diikuti tingkat kemiskinan yang semakin meningkat, pengangguran semakin banyak, jutaan UMKM tutup dan gulung tikar, serta peningkatan utang negara yang semakin tidak terkendali. Tetapi, tiba-tiba pemerintah tampak tergesa-gesa memaksakan kehendaknya untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). Syaikhu menjelaskan, RUU IKN ini tiba-tiba masuk merangsek dan menerabas tata aturan perundang-undangan MD3 dan Tata Tertib DPR RI dalam proses pembahasan. RUU IKN seolah-olah menjadi agenda besar bangsa yang tidak bisa menunggu waktu lama. "Presiden dan kabinetnya menjadikan RUU IKN sebagai agenda mendesak bangsa, mengalahkan agenda strategis bangsa yang lain seperti pemulihan ekonomi nas