DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Beredarnya video dugaan persekusi jemaat Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) unit II Kecamatan Banjar Agung Tulangbawang Lampung mendapatkan perhatian Polres Tulangbawang.
Untuk memastikan duduk persoalan kasus yang viral itu, Polres Tulangbawang melakukan mediasi.
Mediasi itu dipimpin Kapolres AKBP Hujra Soemena dengan dihadiri Dandim 0426 Tuba Letkol Inf Joko Sunarto, unsur Pemkab Tulangbawang yang diwakili Asisten I Ahmad Suharyo dan Kepala Kesbangpol Hamami Ria.
Hadir juga pendeta dan unsur pemuka agama kristen dan Islam, ketua MUI, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tuba, serta perwakilan dari Kemenag Provinsi Lampung.
Dari video yang beredar dan viral di media sosial (medsos), dibangun narasi seolah-olah ada pelarangan peribadatan Natal di gereja GPI unit II oleh masyarakat.
Video tersebut beredar dan meluas di masyarakat pada 27 Desember, sementara video itu diduga dibuat pada 25 Desember lalu.
Kapolres Tulangbawang AKBP Hujra Soemena mengatakan, narasi yang dibangun dalam video tersebut tidaklah benar.
"Yang terjadi sebenarnya dalam video itu adalah masyarakat datang ke gereja itu untuk menanyakan izin gereja. Bukan melarang pelaksanaan peribadatan," kata Kapolres AKBP Hujra Soemena saat konferensi pers bersama unsur terkait, katanya dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Tulangbawang, Selasa.
Peribadatan berlangsung sampai selesai, sementara kedatangan masyarakat sebelum pelaksanaan ibadah di gereja itu.
Pernyataan Kapolres ini disampaikan usai pelaksanaan musyawarah dan mediasi bersama unsur terkait di ruang Kapolres.
"Perlu saya tegaskan juga bahwa pada 25 Desember itu anggota kami dan Polsek Banjar Agung bersama unsur TNI dari Koramil Banjar Agung melakukan pengamanan sampai selesai pelaksanaan ibadah Natal di gereja tersebut," papar Kapolres berdarah Ambon ini.
Gembala GPI Tulangbawang Pendeta Sopan Sidabutar dalam pernyataan sikapnya membenarkan tidak terjadi persekusi perayaan ibadah natal di GPI Unit II Banjar Agung.
"Narasi yang dibangun dalam video yang beredar itu tidak seperti yang terjadi sesungguhnya," katanya.
Dia menyebutkan, memang benar terjadi kesalahpahaman dengan tokoh masyarakat setempat.
"Namun itu terjadi sebelum pelaksanaan ibadah Natal dan pelaksanaan ibadah Natal kami dilaksanakan sampai selesai dengan pengamanan aparat kepolisian," ungkapnya.
Usai pernyataan dari pendeta Sopan Sidabutar ini, mediasi itu lalu diakhir dengan deklarasi kerukunan umat beragama.
Kapolres Tulangbawang AKBP Hujra Soemena mengingatkan masyarakat untuk bijak bermedia sosial (medsos).
Di tengah serbuan arus digitalisasi saat ini, masyarakat hendaknya menyaring segala informasi yang berseliweran di medsos.
Ia juga kembali mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi atas berita yang belum tentu kebenarannya sebab dampaknya bisa buruk.
Ia pun mengingatkan siapapun yang memviralkan dugaan persekusi jemaat gereja GPI yang bernuansa provokatif itu untuk menghentikannya.
"Setiap warga yang menyebarkan berita provokatif saya minta berhenti. Kita harus dewasa menyikapi setiap berita yang kita terima,” tegas Kapolres
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tulangbawang Ustaz Yantori juga mengeluarkan pernyataan sikap.
Pernyataan itu diantaranya, di Kabupaten Tulangbawang terjalin kerukunan yang harmonis di antara umat beragama.
“Kami pastikan setiap umat beragama aman dan nyaman dalam menjalankan kegiatan ibadah sesuai dengan keyakinan ibadahnya masing-masing sesuai dengan aturan dan regulasi serta UU yang berlaku di Indonesia,” ungkapnya.
Menurutnya, asas musyawarah dan mufakat selalu dikedepankan dalam penyelesaian setiap persoalan yang terjadi diantara umat beragama. [Democrazy/trb]
