DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan memahami ada kegelisahan masyarakat terhadap sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu, dia meminta jangan ada kriminalisasi dalam kebebasan berpendapat. "Perkembangan industri 4.0 juga menuntut kita untuk mengantisipasi beberapa isu HAM. Saya memahami adanya kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat sanksi pidana dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Jumat (10/12/2021). Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Tahun 2021 yang dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju antara lain Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik serta para pejabat terkai
Peringatan Hari HAM Sedunia, Jokowi: Jangan Ada Kriminalisasi Dalam Kebebasan Berpendapat!
Desember 10, 2021
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan memahami ada kegelisahan masyarakat terhadap sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu, dia meminta jangan ada kriminalisasi dalam kebebasan berpendapat. "Perkembangan industri 4.0 juga menuntut kita untuk mengantisipasi beberapa isu HAM. Saya memahami adanya kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat sanksi pidana dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Jumat (10/12/2021). Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Tahun 2021 yang dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju antara lain Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik serta para pejabat terkai